Ambon, Fajarmanado.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, telah rekomendasi empat langkah strategis untuk penanganan dan pengentasan kemiskinan extrem.
“Itu sudah kami sampaikan kepada pemerintah provinsi (Maluku),” kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Muhammad Fauzan Rahawarin, kepada wartawan, di Kota Ambon, Rabu 14 Mei 2025.
Politikus Partai NasDem menyampaikan bahwa empat rekomendasi strategis tersebut, merupakan perhatian serius DPRD Maluku dalam mendorong upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Maluku.
“Langkah pertama adalah mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan akses terhadap modal dan pelatihan kewirausahaan,” ungkapnya.
“Fokus ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa dan kelurahan,” lanjut Fauzan.
Menurut dia, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi fokus utama, dalam mendukung kehidupan layak bagi masyarakat miskin. DPRD juga menekankan pentingnya pemerataan layanan publik, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.
Fauzan menyatakan, reformasi tata kelola dan peningkatan kapasitas aparatur daerah menjadi poin penting, agar program penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan secara efisien dan tepat sasaran.
“Pemerintah daerah diharapkan lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program,” tukasnya.
Fauzan juga menekankan perlunya optimalisasi program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan, dan subsidi pendidikan. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat rentan dari tekanan ekonomi dan krisis sosial.
“Keempat rekomendasi ini merupakan hasil konkret dari laporan reses 45 anggota DPRD Maluku, dalam dua masa sidang. Usulan-usulan tersebut langsung mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di akar rumput,” ujar Fauzan.
Ia mengungkapkan bahwa prioritas utama DPRD saat ini adalah mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan pelayanan publik, dan menangani kesenjangan wilayah sebagai bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, komitmen DPRD dan seluruh stakeholder tetap kuat, untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku,” pungkasnya.
[ketty mailoa]
