Fajarmanado.com, Tomohon — Partai Golkar Tomohon melalui fraksinya di DPRD terus konsisten pro rakyat. Tak pandang bulu siapa pun yang jadi top eksekutif.
Selama Kota Tomohon menjadi daerah otonom baru (DOB) pada 2003 lalu, senantiasa terus berkomitmen berjuang untuk rakyat, termasuk selama kurang lebih tiga tahun pemerintahan Caroll Senduk dan Wenny Lumentut (CSWL).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP didampingi anggota fraksi lainnya seperti Ladys Turang SE, Toar Polakitan SE, Priscilla Tumurang, Jimmy Wewengkang, Stenly Tololiu, serta Jenny Sompotan mengungkapkan, fraksinya sangat tidak setuju dengan program-program yang tidak pro rakyat.
”Saat Tomohon dipimpin kader Golkar pun kami tetap mengkritisi program yang tidak pro rakyat. Dan, ini terus kami lakukan hingga berganti kepemimpinan. Jadi, tidak ada yang namanya berbeda partai lalu kami mengkritik,” ungkap Miky Wenur.
Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tomohon itu menguraikan, tahun 2021 ketika pemerintahan CSWL, sesuai janji kampanye insentif kepala lingkungan dan wakil, Rp3,3 juta. Namun, diusulkan oleh pemerintah hanya Rp1,2 juta perbulan.
Parahnya, saat pengusulan di APBD Perubahan tahun 2021, pemerintahan CSWL hanya mengusulkan Rp 1 juta.
“Kami mempertanyakannya kenapa turun. Akhirnya, atas usulan kami Fraksi Golkar agar tetap saja di 1,2 juta rupiah, akhirnya jadilah demikian,” jelas Miky Wenur.
Menyentil lansia, sesuai janji kampanye, akan memperoleh insentif Rp500 ribu perbulan.
Sementara jumlah lansia di Kota Tomohon ada kurang lebih 12 ribu yang dianggarkan di APBD tahun hanya 1.623 orang.
Pada kenyataannya, pemberian tidak adil. Ada yang digilir, namun ada juga yang menerima setiap bulannya, bahkan ada yang sama sekali tidak menerima.
”Ini sudah sering kami suarakan, tapi sepertinya tidak digubris oleh pemerintah kota,” ujar Priscilla Tumurang.
Untuk BPJS Ketenagakerjaan, Fraksi Partai Golkar sudah sering mengingatkan pemerintah, karena ternyata datanya hanya ditarik dari data kependudukan dan tidak diverifikasi oleh dinas.
”Di sini, kami mendapati yang dimasukkan ada anggota dewan, malah ada ASN sehingga kami minta data yang valid. Tapi, hingga saat ini tidak pernah diberikan oleh dinas,” tambah Miky Wenur.
Terkait pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), anggota Fraksi Partai Golkar yang masuk dalam badan anggaran sudah mengkritisi agar pinjaman tersebut benar dimanfaatkan dengan baik sesuai tujuannya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
”Semua kegiatan atau proyek yang bersumber dari dana PEN kurang lebih seratus miliar dengan bunga enam persen benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pemasukan PAD dan pembangunan di Kota Tomohon,” kata Miky Wenur.
Hanya saja, pada kenyataannya ada satu proyek dengan anggaran sekitar dua miliar rupiah, yakni kompleks Jembatan Tambulinas Tinoor sepertinya mubazir karena hanya toilet yang berfungsi karena tidak memenuhi beberapa aspek, antaranya rawan bencana.
Proyek yang dibiayai dana PEN lainnya adalah kompleks pemandian air panas Lahendong berbanderol kurang lebih Rp.6 miliar.
Awalnya, lanjut dia, sudah diingatkan soal akses jalan. Tapi proyeknya langsung action tanpa adanya jalan.
“Akhirnya sudah berselang dua tahun belum juga difungsikan sehingga belum ada pemasukan. Padahal, sudah membayar hutang 6 persen,” ketusnya.
[**/heru]
