Fajarmanado.com, Ambon —Gegara suaca ekstrim beberapa hari terakhir, sejumlah ruas jalan dan jembatan di Provinsi Maluku rusak. DPRD pun gerah.
Ruas jalan rusak tersebut, di antaranya, adalah jalan penghubung Namlea, Kabupaten Buru dan Namrole, Kabupaten Buru Selatan.
Kemudian, Jembatan Kawanua, yang menghubungkan Kabupaten Maluku Tengah dan Ka8bupaten Seram Bagian Timur, serta ruas jalan maupun jembatan lainnya berstatus Provinsi.
DPRD Maluku melalui Komisi III kemudian memanggil mitra kerja terkait. Mulai dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku sampai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) untuk memdapatkan penjelasan soal penyebabnya.
“Rapat kita dengan mitra ini berkaitan bencana yang belakangan ini terjadi. Minggu kemarin kita sudah turun langsung ke beberapa titik bencana di pulau Buru, oleh karena itu kita memanggil mitra untuk menindaklanjuti,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Maluku, Fauzan Alkatiri kepada wartawan usai rapat di ruang paripurna, rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Rabu (17/07/2024).
Dikatakan, dari hasil pengawasan yang dibahas bersama mitra, Komisi III menganggap ambruk jalan maupun jembatan yang terjadi pada sejumlah daerah disebabkan karena perencanaan pembangunan yang dilakukan tidak matang.
Bahkan, ia menyesalkan karena tidak ada koordinasi yang baik antarinstansi terkait sehingga dampak cuaca ekstrem tidak bisa terkendali.
“Memang cuaca beberapa waktu belakang ini agak ekstrem. Tadi dalam rapat saya sampaikan ini bukan baru pertama kali terjadi di Maluku, dan bukan terekstrem yang terjadi pada tahun 2008 dan 2010 yang debit air jauh lebih banyak dibandingkan yang sekarang,” ujarnya.
“Ini disebabkan perencanaan pembangunan tidak matang, tidak terkoordinasi lintas sektor balai sungai dan balai jalan, maka dampak dari cuaca ekstrem tidak bisa terkendali dengan baik,” tandas Alkatiri.
Menurutnya, tidak matangnya pembangunan dapat terlihat dari ambruknya Jembatan Kawanua, di mana jarak dari Checkdam atau bendungan cukup jauh dari jalan. Alhasil debit air tidak terkendali. Begitupun dengan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru.
“Makanya kita tadi tekankan kepada mitra untuk adanya koordinasi agar perencanaan pembangunan tidak parsial. Begitu juga bencana yang terjadi tidak signifikan,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, lanjut Alkatiri, komisi III telah mendesak mitra untuk melakukan penanganan awal terhadap lokasi terdampak bencana sehingga akses transportasi, terutama distribusi bahan pokok dapat berjalan dengan baik.
“Kita tahu bencana yang terjadi itu dampaknya ke sektor-sektor kehidupan masyarakat, seperti di Buru Selatan harga minyak naik, begitu juga bahan pokok, begitu juga di werinama, Siwalalat, Kabupaten SBT dimana terjadi kelangkaan bahan pokok. Itu yang kita tekankan agar dapat segera dilakukan penanganan,” jelasnya.
Fauzan kemudian berjanji bahwa dirinya bersama anggota komisi lainnya akan melakukan pengawasan lanjutan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat.
“Ini guna memastikan infratruktur terdampak bencana sudah tertangani,” jelasnya.
[keket]
