oleh

Disaksikan Mendagri Tito, Gubernur Murad Ismail dan Kepala BPKP Maluku Teken MoU

Ambon, Fajarmanado.com – Gubernur Murad Ismail bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Rizal Suhaili meneken nota Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda), Rabu (2/12/2020).

Penandatangan yang disaksikan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting oleh Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dari Aula Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta tersebut, berlangsung di Aula lantai VII Kantor Gubernur Maluku.

MoU tersebut dibuat dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap pemerintah daerah, serta sebagai wujud sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Kita semua telah menyaksikan penandatanganan MOU antara Gubernur dengan Kepala Perwakilan BPKP sebagai tindak lanjut kesepakatan kerjasama antara BPKP dengan Kemendagri, sebagai upaya meningkatkan pengawasan intern di daerah,” kata Kepala BPKP Yusuf Ateh.

Dikatakan, perjanjian kerjasama antara Kemendagri dan BPKP serta Pemda dan Perwakilan BPKP merupakan kolaborasi strategis pengawasan intern untuk pengawasan yang lebih optimal.

Baca Juga :  Wujudkan Polri yang Presisi, Polda Maluku Latih Bhabinkamtibmas

“Implementasinya perlu dioptimalkan, sehingga pengawasan intern di daerah dapat dimaksimalkan jangkauan dan efektivitasnya serta dapat diekskalasi secara nasional,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Undertanding (MOU) yang telah dibuat pada 3 September lalu antara Kemendagri dan BPKP.

Menurut Mendagri, BPKP sebagai pemeriksa internal pemerintah menjadi penting dalam rangka mengawal untuk melakukan pengawasan dan pendampingan  pemerintahan di daerah, karena tidak semua pemerintah di daerah memiliki kapabilitas yang cukup dalam sisi perencanaan program dan anggaran.

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo menginginkan, dimana setiap rupiah bermanfaat bagi rakyat. Dalam artian semua program yang ada, bukan hanya dilaksanakan tapi juga dapat dirasakan masyarakat.

Baca Juga :  Bernilai 7,1 M, Menteri Sakti Lepas Ekspor Ikan Tuna Segar Maluku ke Tiga Negara

“Dalam konteks ini, peran BPKP sangat penting berkaitan dengan perihal pengawasan.
Tapi, kita juga mengharapkan dilakukan pendampingan,” ujar mantan Kapolri itu.

Usai menandatangani nota kesepakatan dan mendengarkan arahan Kemendagri RI, Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, pendampingan terhadap Pemda, merupakan bentuk pengawasan BPKP di setiap kinerja pemerintah daerah, salah satunya di bidang ekonomi.

“Ini juga upaya menguatkan sinergitas dalam rangka mengawal pembangunan dan akuntabilitas keuangan daerah di Provinisi Maluku,” tandas Gubernur.

Sebagaimana diketahui, kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan yang sama,  juga dilakukan antara Gubernur dan Kepala Perwakilan BPKP seluruh provinsi di Indonesia.

Tampak ikut hadir, Sekretaris Daerah Kasrul Selang, Asisten I Tata Pemerintahan Setda Franky Papilaya dan Kepala Bappeda Maluku Anton Lailossa, Asisten II Kesejahteraan Sosial dan Admin Umum Setda Muhammad Ali Masuku.

Penulis: Kate Mailoa

News Feed