oleh

Kerja Ekstra, Pemprov Maluku Apresiasi Banggar DPRD Bahas Evaluasi RAPBD Perubahan 2020

Ambon, Fajarmanado.com – Kendati telah ditetapkan, namun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku akhirnya kerja ekstra membahas kembali RAPBD Perubahan tahun 2020.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2020 terpaksa harus dibahas kembali oleh tim Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Maluku untuk menindak lanjuti catatan atas hasil evaluasi Kemendagri.

Pembahasan Hasil Evaluasi RAPBD Perubahan Pemprov Maluku 2020 tersebut berlangsung di Kantor DPRD Maluku, Kota Ambon, Jumat (20/11/2020).

Sekretaris Provinsi Maluku, Kasrul Selang tak kuasa mengungkapkan apresiasinya atas kinerja Banggar usai mengikuti Rapat Kerja antara Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Maluku dan Tim Anggaran TAPD di lantai II Ruang Rapat Lantai II DPRD Maluku tersebut.

Rapat pembahasan melibatkan Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Jossy Lesilolo, Kepala Bapedda Anton Lailossa, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Wakil Ketua (Waka) Azis Sangkala/Rasyad Effendi Latuconsina, Tim Banggar DPRD Maluku dan Sekwan Boedewin Wattimena.

Kasrul Selang mengatakan, Ranperda APBD Perubahan sebenarnya telah ditetapkan DPRD Maluku.

Namun, hasil evaluasi telah dikirim Kemendagri kepada Pemprov Maluku, ternyata memerlukan penyesuaian untuk kemudian diberikan ulang kepada Kemendagri.

Baca Juga :  Cegah Corona, Giliran Kecamatan Teluk Dihujani Brimob Maluku Dengan Disinfektan

“Penyesuaian itu harus ada persetujuan dari DPRD. Akhirnya pimpinan dewan mengambil inisiatif mengumpulkan Tim Banggar untuk menjawab hasil evaluasi dari Kemendagri. Jadi apresiasi buat kerja teman-teman di Tim Banggar,” katanya.

Menurut Kasrul Selang, Pemprov Maluku juga diingatkan Tim Banggar DPRD untuk secepatnya mengajukan KUA PPAS pada tahun depan.

Pemprov Maluku, katanya, saat ini memang sedang bekerja, namun ada sedikit hambatan. Hambatan ini datang akibat adanya perubahan dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang merupakan aplikasi yang saat ini sedang dipakai Pemda.

“Yang penting tadi diingatkan oleh unsur pimpinan banggar bahwa di tahun 2021, harus secepatnya kita ajukan KUA PPAS. Kita sementara kerja dan sedikit hambatan karena aplikasi yang kita pakai yakni Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ada sedikit perubahan, itu membuat kita agak terlambat,” paparnya.

Kami juga mengharapkan dari Kemendagri, maklumlah dengan kerja kita di tengah pandemi Covid-19, mereka beri dispensasi waktu,” sambung Sekprov.

Baca Juga :  Digelar di Ambon, Sekprov Kasrul Selang Buka Pameran Alat Musik Tradisional Nusantara 2020

Selain itu, lanjut Kasrul Selang, Kemendagri juga memberikan apresiasi kepada Pemda perihal penganggaran untuk penanganan Covid 19 dan perubahan perilaku di Maluku.

“Kemudian ada beberapa yang mereka minta penjelasan-penjelasan. Namun, tidak ada yang sangat substansial dalam rapat tersebut,” lanjutnya.

Sementara itu, anggota Banggar yang juga Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengatakan, rapat ini memiliki bagian dengan tahapan mekanisme pembahasan APBD.

Setelah selesai dilakukan evaluasi APBD Perubahan di Kemendagri, Tim Banggar DPRD Maluku membahasnya lagi tentang catatan penting yang menjadi masukan dari kementerian.

Menurut Rumra, hal ini telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam aturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk Permendagri UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemda.

“Oleh karena itu, tidak terlalu banyak hal yang menjadi catatan. Catatan penting hanya menyangkut dengan nomenklatur yang salah, lalu butuh klarifikasi tambahan dari Tim Banggar Pemda,” jelasnya.

Terkait dengan itu sehingga dalam proses pembahasan evaluasi tadi, tidak ada sesuatu yang menjadi hal penting dalam rangka menjadi perhatian Kemendagri,” tandas Rumra.

Penulis: Kate Mailoa

News Feed