Jakarta, Fajarmanado.com. — Pilkada serentak dipastikan digelar 9 Desember 2020. Mendagri Tito Karnavian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Pilkada 2020 melalui media virtual, Jumat (5/6/2020).
Menkopolhukam Mahfud MD, Ketua DKPP, Prof. Muhammad, Komisioner KPU Pramono Tanthowi, Ketua Bawaslu turut bergabung bersama Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE.Ak.CA bersama dengan 270 Kepala Daerah dan Ketua-Ketua KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan Ketua-Ketua Bawaslu serta Kesbangpol melalui aplikasi zoom metting.
Kemendagi Tito Karnavian mengharapkan agar semua elemen yang terkait dengan Pilkada serentak ini agar berperan aktif mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.
Sebanyak 270 daerah akan turut serta pada pelaksanaan Pilkada 2020 yang nantinya akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat pada setiap tahapannya.
Melalui Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, Mendagri Tito menjelaskan, tahapan Pemilukada dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Karena Pelaksaanaan pemilukada tahun 2020 tidak seperti pelaksanaan yang lalu karena saat ini adanya Pandemi Covid-19.
Kemendagri memastikan bahwa Pilkada serentak akan melibatkan Dinas Kesehatan dan gugus tugas penanganan Covid 19 guna memastikan penerapan protokol kesehatan dan memastikan penyelenggaraan pilkada aman bagi masyarakat dan penyelenggara yang terlibat.
Ia memgatakan, saat ini tidak ada satupun institusi yang dapat memprediksi kapan Pandemi Covid 19 akan berakhir.
Makanya, kegiatan kenegaraan tetap dilaksanakan dalam suasana Pandemi Covid 19 dengan memperhatikan prosedur atau protokol kesehatan sehingga Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.
Bachtiar memaparkan, dalam pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 tentu memiliki tantangan tersendiri. Yakni, penerapan dengan protokoler kesehatan.
Dengan demikian, akan ada peningkatan kebutuhan anggaran. Solusinya adalah mengoptimalkan NPHD yang sudah ada, dukungan dari APBN.
“Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia memaparkan, anggaran pelaksanaan Pemilukada pasti ada kenaikan, dengan adanya kebutuhan baru yaitu penambahan dana untuk APD bagi penyelenggara.
“Bahwa anggaran Pemilukada ada pada APBD dengan dukungan APBN. Oleh karena itu KPU & Bawaslu agar melakukan restrukturisasi anggaran,” tuturnya.
Konsekwensi penambahan anggarannya untuk
Perlindungan dari Covid 19 untuk Petugas KPU, Panwaslu, pengamanan & Petugas penyelenggara Pemilukada dan perlindungan untuk masyarakat.
Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE.Ak.CA mengharapkan agar seluruh komponen terkait dalam persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dapat melaksanakan peran masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan guna memastikan kesehatan dan jaminan keamanan bagi masyarakat dan penyelenggara.
Pada saat itu, Wali Kota Tomohon didampingi oleh Kaban Kesbangpol Ronni Lumowa S, Sos, M.Si, Kaban keuangan Drs. Gerardus E. Mogi, Kabag Pemerintahan Jureyke I Pitoy, SH, MSi dan Camat Tomohon Tengah Edvin. M. J. Joseph, SSTP, MSi.
Penulis: Jerry Michael
