oleh

Sidangoli : Ironis! Kota Industri Tak Miliki Dewan Pengupahan

Bitung, Fajarmanado.com – Sungguh ironis! Bitung sebagai salah satu Kota industri yang menyerap sampai puluhan ribu tenaga buruh, tapi tak miliki Dewan Pengupahan yang berfungsi untuk mengkaji penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bitung.  Hal ini dikatakan oleh Ketua Pimpinan Cabang (PC) Federasi Serikat Pekerja  Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM SPSI) Kota Bitung, Esthepanus Sidangoli, kepada Fajarmanado.com, Selasa (15/11).

“Kami meminta Pemerintah Kota Bitung secepatnya mengambil langkah untuk segera membentuk Dewan Pengupahan, karena sangat ironis Bitung sebagai Kota industri tetapi belum ada Dewan Pengupahan,” ujar Sidangoli prihatin.

Ia menjelaskan, membentuk Dewan Pengupahan adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap kaum pekerja. Dimana, Dewan Pengupahan akan memberikan kajian terkait besaran upah minimum yang akan diterimah oleh pekerja didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Upah Minimum sebagaimana dimaksud diarakan pada pencapaian KHL, yang merupakan perbandingan besarnya Upah Minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 Ayat (2,3) Permenakertrans Nomor 7 tahun 2013,” jelasnya.

Sedangkan terkait dengan Upah Minimum Provinsi Sulut yang baru disahkan oleh Gubernur, berada diangka Rp. 2.598.000, menurut Sidangoli ini belum bisa memnuhi KHL. “Ini belum bisa memenuhi standart KHL dari para pekerja,” pungkasnya. (JO)

News Feed