oleh

Pemkot Manado Lakukan Assesment 48 ASN Jabatan Eselon II

Manado, Fajarmanado.com – Pemerintah Kota Manado (Pemkot) Manado melakukan assesment pada pejabat eselon II. Assesment diikuti 48 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Manado.

Kepala BKDD Hans Tinangon menjelaskan, assesment dilakukan bertujuan untuk menyediakan profil kompetensi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Manado. Kemampuan ASN di ukur secara sistematis menggunakan metode assesment.

“Ini implementasi dari undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui assesment ini, pemkot Manado mempersiapkan ASN yang kompetibel untuk mengisi jabatan di SKPD sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru berdasarkan PP 18 tahun 2016,” jelas Tinangon.

Uji kompetensi ini dilakukan selama dua hari dan diikuti 48 ASN dengan memperebutkan 35 kursi eselon IIb. Hari pertama assessment umum, terdiri dari psychotest, kompetensi dasar dan personality dan mengukur kemampuan pejabat masing-masing. Sementara hari kedua hari ini, berupa pemetaan dan wawancara, kata Hans Tinangon.

Baca Juga :  Awas..! Peraturan Baru Ini Memudahkan Pemerintah Memberhentikan PNS

Kegiatan diikuti para asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, camat dan sejumlah pejabat yang memenuhi kriteria untuk ikut assesment selama 2 (dua) hari, Senin-Selasa (14-15 November 2016) di Kantor Regional XI BKN Manado, Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget.

Sementara itu, Wakil Walikota Manado Mor Dominus Bastiaan mewakili Walikota Manado G.S. Vicky Lumentut, ketika membuka kegiatan tersebut menuturkan, kegiatan assesment ini merupakan langkah penting dan strategis bagi Pemkot Manado.

Baca Juga :  Usia Pensiun Eselon III dan IV Diperpanjang, Ini Alasannya

“Bagi saya, pelaksanaan kegiatan ini merupakan kemajuan yang bermakna bagi kita, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan melalui penempatan pejabat publik yang tepat dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan,” ujar Mor.

Lanjut, Wawali berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat menjadi pintu yang membuka cakrawala berpikir dari para birokrat.

Selain itu sebagai langkah awal implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

(Fred)

News Feed