oleh

Diduga Petieskan Kasus Butet, Kajari Kotamobagu Terancam Dipecat

Manado, fajarmanado.com — Masih ingat dugaan kasus korupsi danaTunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Bolaang Mongondow (Bolmong) yang menyeret mantan bupatinya, MMS alias Marlina alias Butet? Diduga gara-gara memetieskan kasus tersebut, oknum Kajari Kotamobagu kini terancam dipecat.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Manado atas kasus tersebut, Kajari Kotamobagu harus dilimpahkannya ke Pengadilan, namun belum ada kepastian tindaklanjutnya sampai saat ini.

Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Manado Wayan Karya SH M.Hum melalui Humas Wilem Rompis SH, menegaskan, kalau berkasnya tak juga dilimpahkan maka pihak Kejari akan menerima resiko hukum.

 “Kalau berkasnya tak juga dilimpahkan, maka pihak Kejari terutama Kepala Kejari (Kajari) bisa mendapatkan sanksi dari pimpinan, seperti pemecatan,”  kata Rompis Rabu (18/11).

Resiko hukum tersebut, lanjutnya, merujuk pada Pasal 1 Undang Undang nomor 8 tahun 1981 KUHAP butir 6 hutuf a, yang bunyi, Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh UU untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Rompis, ketika suatu kasus sudah jelas untuk dilanjutkan, dan tidak juga diproses dengan segera melimpahkannya ke Pengadilan, maka Kejari Kotamobagu juga akan mendapat sanksi moral dari masyarakat.

“Bukan saja akan mendapat sanksi dari pimpinan, Kejari juga akan mendapat sanksi moral dari masyarakat. Dimana kepercayaan masyarakat terhadap Kejari Kotamobagu dalam penanganan masalah korupsi, akan dipertanyakan,” tandas Rompis.

Diketahui, dalam persidangan, pihak pemohon, LSM Formak menyebut, secara prosedural setelah Termohon mengeluarkan P-21 atas perkara a quo (tersebut) maka Termohon harus melimpahkan perkara ini ke Pengadilan.

Termohon telah P-21 tertanggal 13 Desember 2013, kemudian tahap II pelimpahan berkas dan tersangka 1 Juni 2015. Proses  P-21 ke tahap II ini memerlukan waktu nyaris 15 bulan.

Dikatakan Pemohon, surat pencabutan keterangan saksi-saksi dalam BAP dilakukan 13 Februari 2013. Seharusnya, jika memang tidak cukup bukti sejak awal, termohon tidak melakukan P-21. Jika pencabutan keterangan 13 Februari 2013, P-21 dilakukan 13 Desembar di tahun yang sama, maka sudah cukup waktu bagi termohon untuk menyimpulkan bahwa perkara a quo tidak cukup bukti.

Langkah tersebut tidak dilakukan termohon karena termohon sangat yakin kasus ini dapat dibuktikan di Pengadilan sehingga termohon memilih P-21.

Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang pencabutan keterangan saksi dalam BAP di luar persidangan. Pencabutan keterangan dari C Wua, M Potabuga, S Makalalag serta I Lasinggaru, adalah tidak sah secara hukum. Sebab selain tidak ada dasar hukum dalam Hukum Acara Pidana, saksi-saksi itu juga adalah para terdakwa (dalam kasus yang sama) dan sudah menjadi terpidana karena putusan sudah inkracht di Pengadilan Tipikor Manado.

Atas dasar hukum mana sehingga Termohon melegalkan secara yuridis pencabutan keterangan saksi-saksi tersebut, yang keterangan itu sudah termuat dalam suatu putusan Pengadilan yang telah inkracht,” tanya pemohon.

Setelah ditelusuri ternyata pencabutan keterangan oleh saksi-saksi dibuat oleh Penasehat Hukum (PH) Marlina alias Butet dan bukan inisiatif atau keinginan para saksi. Juga, saat menandatangani surat pencabutan itu, para saksi sedang mendekam di Rutan Malendeng Manado karena berstatus narapidana.

Nah sesuai surat edaran Jaksa Agung RI tertanggal 13 Januari 2010, pada angka 3 tertulis bahwa perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kejagung.

Dalam perkara a quo, yang menjadi tersangkanya adalah Marlina alias Butet, yang merupakan mantan Bupati Bolmong. Dugaan tindak pidana korupsi dilakukan saat tersangka masih menjabat sebagai Bupati.

Perkara ini sudah menjadi perhatian nasional serta berkas perkara sudah diekspos di Kejagung sehingga menjadi atensi pimpinan.

Perkembangan terakhir, keputusan Termohon dalam mengeluarkan surat dimaksud telah dilakukan Eksaminasi oleh pimpinan.

(corr)

News Feed