Talaud, Fajarmanado.com — Penjabat (Pj) Bupati Talaud Petrus Simon Tuangd MSi menyikapa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2017.
Total dana APBD yang mencapai Rp. 850.684 Miliar itu, dinilai mengalami kenaikan yang tak wajar pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sekitar Rp22 miliar menjadi Rp43 miliar dalam APBD Perubahan.
“Penambahan PAD tersebut sangat berbahaya dan sudah menjadi bumerang bagi rakyat Talaud,” ujar Bupati Talaud, Petrus Simon Tuange belum lama ini di Pendopo Rudis Bupati.
Menurut Tuange, sebelum itu terjadi dirinya sudah mengingatkan kepada pihak pemerintahan saat itu melalui Sekda sebagai Ketua TAPD agar bisa mencermati kekuatan PAD 2017. “Jangan kemampuan PAD hanya Rp. 22 M terus ditambah menjadi Rp. 43 M,” tutur Tuange.
Bahanya, ketika PAD sudah msnjadi Rp 43 M, bisa saja ada inputan untuk rancangan belanja yang diambil dari pos PAD, padahal kemampuan rii hanya Rp. 23. Tuange menilai, ini sebuah kecelakaan yang akan terjadi di sistim pemerintahan Kabupaten Talaud.
Tuange pun mengajak dan melihat komposisi dana yang masuk di Talaud pada 2017. DAU 2017 mencapai Rp493 M lebih. DAK Rp193 M lebih untuk pembangunan. “Dari APBD Talaud Rp. 850 M ini, kemampuan APBD 2017 Talaud cuma Rp. 22 M,” ungkapnya.
Tuange selanjutnya mengatakan, kalau hal ini diukur dari kemandirian daerah, Talaud belum mampu berotonomi.
Karena itu, lanjut dia, anggaran yang dikirim pusat dan provinsi jangan di korupsi. Karena ketika dana disalahgunakan maka pembangunan dan kesejahteraan Talaud akan mati total.
“Mengapa tidak, kalau hanya mengandalkan dana Rp. 22 M kita semua akan mati dan tidak bisa berbuat apa-apa,” tandasnya.
Belum lagi persoalan pembayaran gaji DPRD termasuk operasional, gaji PNS dan segala tunjangan kinerja, yang mencalai Rp18 M per bulan.
“Untuk itu kita orang Talaud janganlah kita sombong karena belum mampu untuk berotonomi tapi dibalik itu, inilah NKRI. Dengan NKRI ini Kabupaten Talaud bisa hidup dan bisa membangun sejajar dengan daerah lain di Indonesia,” paparnya.
Untuk itu Tuange mengingatkan, daerah di bawah pemerintahan, jangan menjauh dari Presiden dan Gubernur. Karena ketika menjauh otomatis dana yang seharusnya diperuntukan untuk Talaud, akan dialihkan ke daerah lain atau dikancing karena dianggap melawan pemerintah.
“Dan pernyataan ini suatu kebenaran. Jadi janganlah kita sombong dan egois sementara kemampuan keuangan kita hanya Rp22 M dan selebihnya Rp.830 M itu ditransfer oleh pusat. Sehingga ketika di stop anggaran pusat untuk Talaud karena kelalain kita, maka hancurlah Talaud dan yang pertama mo mati itu Petrus Tuange,” paparnya dengan nada kelakar, yang disambut applaus hadirin.
Tuange kemudian mengajak kembali mencermati APBD yang disusun oleh Tim PAD.
Menurutnya, belanja tidak langsung, tunjangan gaji dan belanja hibah dan lain-lain, ditambah belanja langsung sekira Rp. 430 M. Maka dana belanja mencapai Rp. 949 M lebih.
Sementara dana yang tersedia hanya Rp850 M. Tapi anggaran belanja Kabupaten Talaud mencapi Rp949 M. Dengan kejadian ini maka terjadilah Defisit yang mencapai Rp84 M.
“Disinilah celakanya Talaud sehingga ADD Triwulan IV 2017 tidak terbayarkan,” tandasnya.
Tuangd mengatakan, APBD yang baik adalah antara Pendapatan dan Belanja Daerah minimal harus berimbang. Bahkan, kalau bisa diperlukan nilai Surplus bukan defisit.
Akibatnya, lanjutnya, defisit Rp84 M itu dijadikan program kegiatan sementara tidak ada anggaran untuk pembayaran itu.
Rasio ini Tuange mengungkapkan sudah diingatkannya kepada Sekda, Kepala Inspektorat dan Kepala Bappelitbang Kabupaten Talaud, namun ternyata tidak digubris.
“Ini kan defisit jadi nda ada duit, jadi jangan ada kegiatan. Tetapi apa yang terjadi, pada bulan Juli 2017 dana defisit Rp. 84 M itu sudah dijadikan proyek,” ungkapnya.
Akibat pula, program kegiatan sudah jalan dan hingga pada bulan Desember 2017, sebagian besar kontraktor ribut karena tidak ada pembayaran proyek.
“Proyek yang ditender tapi tidak ada duitnya. Dijadikan proyek kegiatan tapi tidak ada duit yang masuk. Alhasil semua Kontraktor pada ribut dan meminta agar pemerintah daerah harus membayar. Akibatnya semua Dana Kas Daerah dikeluarkan untuk membayar para Kontraktor. Sehingga ADD Triwulan IV se-Kabupaten Talaud tidak terbayarkan,” koar Tuange.
Untuk itu, kata Tuange, kejadian tersebut sangat memalukan daerah. Anehnya dengan rentetan difisit sehingga ADD Triwulan IV 2017 tidak terbayarkan. Maka dirinya yang disalahkan dan diminta agar membayar tunggakan ADD tersebut.
“Ini kan aneh, masak orang laeng yang minum kong Tuange yang mabo. Seharusnya tidak boleh begitu. Tapi biarlah hanya Tuhan yang tau,” ketus Tuange.
Penulis: Briet Maga
Editor : Herly Umbas
