Ambon, Fajarmanado.com–Menjelang 80 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2025, ternyata masih 136 dari 1.200 desa di Provinsi Maluku belum menikmati akses listrik.
Fakta ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Maluku dengan General Manager (GM) PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Awat Tuhuloula di Ambon, baru-baru ini.
Tuhuloula mengungkapkan, listrik PLN belum masuk 136 desa tersebut akibat dari kendala geografis dan anggaran.
Dua kendala ini, katanya, menjadi tantangan utama dalam upaya elektrifikasi desa-desa terpencil dan terluar tersebut.
Meski demikian, PLN telah merancang program bertahap untuk menyelesaikan masalah ini.
“Target penyelesaiannya adalah tahun 2027 dengan rincian: 50 desa dialiri listrik pada tahun 2025, 42 desa pada tahun 2026, dan 44 desa pada tahun 2027,” jelasnya.
Prioritas penyaluran listrik, lanjut dia, didasarkan pada kesiapan infrastruktur, jumlah penduduk, dan pertimbangan teknis.
Atas data yang disampaikan pihak PLN ini, Komisi II DPRD Provinsi Maluku menyatakan komitmennya untuk mengawal karena memandang pentingnya listrik bagi pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat.
Oleh karena itulah, DPRD meminta transparansi dari PLN terkait progres pembangunan dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menghindari hambatan birokrasi.
Ini penting, karena tantangan geografis berupa pulau-pulau kecil, wilayah pegunungan, dan daerah terpencil dengan akses jalan terbatas, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan, menjadi perhatian bersama.
PLN juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan elektrifikasi desa di Maluku secara menyeluruh.
[ketty mailoa]
