Ambon, Fajarmanado.com–Plt. Direktur Utama RSUD dr. Haulussy Ambon, dr. Novita Elevia Nikijuluw diingatkan untuk tidak mencairkan perncairan Rp.54 miliar proyek pembangunan di rumah sakit kebanggaan masyarakat Maluku itu.
Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun mengingatkan hal tersebut menanggapi pertanyaan wartawan di Ambon, Kamis (95/12/2024) .
RSUD dr. Haulussy mendapat alokasi proyek sekira Rp.54 miliar untuk membangun gedung baru berupa ruang intensive care unit (ICU), Insentif Coronary Care Unit (ICCU) dan lima ruang OK.
Akan tetapi sampai jelang akhir tahun 2024 ini, tak kunjung rampung atau belum bisa digunakan membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
DPRD Provinsi Maluku, kata Benhur, telah meninjau lokasi pembangunan gedung baru tersebut dan menemukan ternyata gedung yang harusnya rampung akhir Desember 2024 ini belum tuntas pembangunannya.
Untuk itu, ia mengingatkan Pemda Maluku supaya tidak mencairkan keseluruhan anggaran yang ditafsir mencapai Rp.54 miliar sepanjang keseluruhan gedung baru tersebut belum rampung 100 persen.
“Bangunan itu setelah kami tinjau belum selesai, dan saya minta itu jangan dipaksakan untuk dibayar,” tegas Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun kepada wartawan di ruang kerjanya.
Ia memastikan, jika Direktur Utama RSUD Haulussy tetap memaksakan dilakukan pembayaran sebelum pekerjaan dirampungkan 100 persen, maka DPRD Maluku akan mendesak aparat penegak hukum untuk lakukan penyelidikan.
“Saya minta kalau saudara direktur memaksa untuk dibayar, saya akan minta aparat penegak hukum untuk turun tangan. Jangan kita memaksakan kehendak untuk melakukan pembayaran, tapi pekerjaan belum selesai,” tegasnya.
Menurut politisi PDIP, Pemda Maluku harus berkaca dari permasalahan pekerjaan Jalan Danar-Tetoat, Kabupaten Maluku Tenggara.
Dari laporan, pekerjaan belum rampung, namun anggaran senilai Rp7,2 miliar yang bersumber dari APBD 2023 telah dicairkan 100 persen.
Dari hasil penyelidikan, ternyata terdapat beberapa spot jalan dengan panjang 2 KM yang sama sekali tidak tersentuh kontraktor.
Olehnya itu, hal ini harus menjadi perhatian serius dari Penjabat Gubernur, Sadali Ie untuk melakukan pengawasan.
“Jangan sampai akibat kerja bawahannya, citra Pemda Maluku menjadi buruk di masyarakat dalam penggunaan anggaran daerah. Hari ini anda senang bayar, tapi kalau 2-3 bulan dipanggil aparat penegak hukum, kira-kira hati anda senang atau tidak. Jadi Direktur jangan coba-coba untuk bayar. Pekerjaan itu akan diselesaikan mana kala pekerjaannya fiks 100 persen,” ingatnya lagi.
Sebagai wakil rakyat, Benhur berpesan kepada pejabat di Pemda Maluku agar dalam melaksanakan tugas, dapat bekerja sesuai aturan, bukan kehendak pribadi, karena dampaknya bukan hanya ke pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat.
“Kita ini melaksanakan aturan, bukan kehendak pribadi. Kenapa tidak, kerja selesai lalu minta haknya. Ini kerja belum selesai sudah minta haknya lebih tinggi dari pada kerja dan kinerjanya. Kan tidak boleh, volume pekerjaan belum selesai. Sekali lagi saya ingatkan,” tegasnya.
[ketty mailoa]
