Ambon, Fajarmanado.com–Sekretaris Komisi I DPRD Maluku Nina Batuatas mewarning Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menunda atau tidak melakukan mutasi pegawai jelang pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
Peringatan ini disampaikan Nina Batuatas seiring beredarnya informasi di tengah masyarakat bahwa Pemprov Maluku Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan melakukan mutasi pegawai di lingkup Pemprov Maluku maupun pemkab/pemkot dalam waktu dekat.
“Kami ingatkan BKD Maluku soal netralitas dan untuk sementara waktu ini jangan ada mutasi ASN dulu sampai pilkada selesai, guna menjaga netralitas ASN itu sendiri,” ujar Nina, kepada wartawan di Ambon, dikutip Selasa (19/11/2024).
Nina bilang, mutasi dan promosi dalam birokrasi merupakan hal baik dan penting bagi seorang ASN, namun jika dilakukan untuk kepentingan politik tertentu, maka hal itu tidak dapat dibenarkan.
Politisi PKB ini menegaskan, mutasi pegawai menjelang pilkada, akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Sehingga untuk mencegah terjadinya opini buruk dari masyarakat, dia meminta agar proses mutasi ditangguhkan sementara waktu.
BKD juga diingatkan untuk menjaga dan memastikan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku netral dan tidak melakukan kampanye terhadap pasangan calon kepala daerah tertentu.
Walaupun ASN berdasarkan aturan memiliki hak untuk memilih dalam pilkada, tetapi mengarahkan dukungan tidak diperkenankan,” tukasnya.
Nina Batuatas menambahkan, BKD harus melakukan pengawasan ketat dan wajib menjadi contoh serta teladan bagi masyarakat agar tercipta pilkada yang aman dan tertib.
“Kita minta BKD jadi contoh yang baik bagi ASN lainnya, termasuk menindak tegas ASN yang terlibat politik praktis agar pilkada berjalan damai,” pungkasnya.
[ketty mailoa]
