oleh

Bersama Tim Komite II DPD RI, Senator SBANL Fasilitasi Sengketa Tanah Warga Pulau Bunaken

Bunaken, Fajarmanado.com — Senator Ir.Stefanus BAN Liow, MAP kembali membuktikan kepeduliannya terhadap kepentingan masyarakat.

Faktanya, Senator SBANL, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara (Sulut) berhasil menghadirkan Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI bersama dua kementerian terkait dalam upaya mengfasilitasi aspirasi warga Pulau Bunaken, Kota Manado atas sengketa kepemilikan tanah yang lama berlarut-larut.

Dua perwakilan Kementerian yang hadir dalam dialog di Kelurahan Bunaken, Rabu (29/6/2022) tersebut, yakni, Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ahmad Munawir dan Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Sudaryanto.

Sementara tim Komite II DPD RI. dipimpin Lukky Semen dari Dapil Sulawesi Tengah. Selain Senator SBANL, juga hadir Emma Yohanna (Sumatera Barat), Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan (Sulawesi Tenggara), dan Mamberob Y. Rumakiek (Papua Barat).

Stefa Liow, sapaan karib senator SBANL mengungkapkan bahwa sebagai wakil daerah menjadi tugasnya menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah, di dalamnya masyarakat.

Pria familiar yang pernah menjabat Ketua Komisi P/KB Sinode GMIM Periode 2014-2018 ini,  mengatakan dalam dialog tersebut Komite II DPD RI juga menyerap aspirasi masyarakat Pulau Bunaken terkait masalah kepemilikan hak atas tanah warga.

Pertemuan diawali dengan penjelasan dari pihak masyarakat Pulau Bunaken yang terkendala dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan Nomor 734/Menhut-II/2014.

“Terjadi kegaduhan dan argumentasi alot dengan pemerintah daerah karena kedatangan tim sosialisasi tapal batas”, ujar Arjuna Langitan, salah satu perwakilan masyarakat Pulau Bunaken menjelaskan keadaan yang sempat terjadi di Pulau Bunaken.

Baca Juga :  Wow..! Pemerintah Pastikan Pemberian Vaksin Booster Kedua, Siapa Saja?

Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN,Sudaryanto menyampaikan bahwa terdapat regulasi yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang terjadi di Pulau Bunaken.

“Setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja terdapat peraturan turunan yaitu PP 43/2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan atau Hak Atas Tanah serta PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan,” ujar Sudaryanto merujuk regulasi yang dapat menjadi alternatif solusi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ahmad Munawir juga memberikan beberapa alternatif kebijakan terhadap permasalahan kepemilikan hak atas tanah warga masyarakat Pulau Bunaken.

Ada empat kebijakan yang dapat dipilih, yaitu pengaturan ruang melalui zonasi, kerja sama pengelolaan, kemitraan konservasi, atau perubahan peruntukkan hutan menjadi bukan hutan.

“Pemerintah tidak menginginkan Pulau Bunaken mengalami kerusakan,” imbuh Munawir.

Sementara itu, Rombongan Komite II DPD RI yang dipimpin oleh senator asal Sulawesi Tengah, Lukky Semen, menyampaikan hasil inventarisasi masalah dalam pertemuan ini.

Pemerintah mengesahkan terbitnya SK Menteri Kehutanan Nomor 734/Menhut-II/2014 yang menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat Pulau Bunaken.

Karena itulah, masyarakat Pulau Bunaken menolak keras keputusan pemerintah dan memohon untuk mencabut SK Menteri sebagaimana dimaksud. Terakhir, masyarakat Pulau Bunaken memiliki beberapa bukti fisik untuk menolak SK Menteri tersebut.

Baca Juga :  Komite II DPD RI dan Kemenhub Terus Bersinergi, Senator stefa Liow Kembali Buka Program Padat Karya

Setelah melakukan diskusi sekitar dua jam, Lukky Semen menyampaikan bahwa keputusan kebijakan terkait permasalahan yang terjadi ada di tangan masyarakat Pulau Bunaken.

“Kami akan mem-back-up Bapak Ibu ketika usulan kebijakan dari masyarakat Pulau Bunaken sudah ada di tingkat pusat” tandasnya.

“Jika usulan kebijakan sudah disampaikan ke Pemerintah Kota Manado dan atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, tolong disampaikan juga ke Bapak Stefanus B. A. N. Liow, yang adalah Senator asal Sulawesi Utara ini untuk dikomunikasikan lebih lanjut,” sambung Wakil Ketua Komite II, Lukky Semen.

Dua Tokoh Masyarakat Bunaken Kepulauan Decky Domits dan Ir. Corry Caroles memberikan apresiasi kepada Senator Stefanus Liow bersama Tim Advokasi Komite II DPD RI yang merespon aspirasi masyarakat dengan melaksanakan kunker, pertemuan dan dialog bahkan menghadirkan dua kementerian terkait.

Mereka pun senada berharap hasil dialog dapat ditindaklanjuti sebagaimana harapan warga bunaken kepulauan.

Terpantau hadir pula dalam dialog tersebut, yakni perwakilan Pemerintah Kota Manado, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara, Kepala Balai Taman Nasional Bunaken, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bunaken (LPM Bunaken), dan Masyarakat Pulau Bunaken yang berkepentingan dalam penyelesaian masalah ini.

 

 

(*/maxi heru)