oleh

IMB di Cabut, DPRD Minut Sahkan Perda PBG

Airmadidi,Fajarmanado.com – DPRD Minahasa Utara menggelar rapar paripurna pembahasan tahap dua tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Selasa (23/11). Dalam pelaksanaan rapat yang dipimpin ketua DPRD Denny Kamlon Lolong, didampingi Wakil Ketua Daniel Rumumpe dan Olivia Mantiri ini , lima fraksi sepakat menerima Ranperda PBG untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) H. Sarhan Antili dalam pemaparannya mengatakan, Ranperda PBG ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 terkait Bangunan Gedung. Dalam aturan ini Pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Perda PBG ini berisikan dua hal yaitu fungsi bangunan gedung dan klasifikasi bangunan gedung. PBG menerapkan konsep norma, standar, pedoman, dan kriteria. Pemberlakukan PBG ini untuk mencabut Perda nomor 1 tahun 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB),”kata Antili.

Ia menambahkan, berdasarkan referensi dari beberapa kabupaten/kota, pemberlakukan PBG ini akan memberikan dampak positif terhadap investasi dan pendapatan daerah melalui retribusi bangunan. Perda PBG ini juga menurutnya merupakan hadiah DPRD di ulang tahun kabupaten Minahasa Utara ke – 18.

Sementara Bupati Minahasa UtaraJoune Ganda yang ikut secara virtual bersama Wakil Bupati Kevin William Lotulung memberikan apreseasi kepada DPRD khususnya Pansus PBG yang telah merampungkan Ranperda PBG sehingg bisa ditetapkan menjadi Perda. dalam sambutannya mengatakan pada hakikatnya retribusi PBG hanya berdasarkan terpenuhinya syarat teknis, sedangkan syarat dalam IMB adalah administratif dan teknis.

“Saya sangat mengapreseasi kerja keras dari Pansus PBG yang telah merumuskan dan menyusun Ranperda PBG sehingga saat ini bisa ditetapkan menjadi Perda. Dengan adanya Perda PBG yang prosedurnya lebih ringkas dan sederhana, diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan dan investasi di kabupaten Minahasa Utara.”terang Joune Ganda.

Rapat paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan Ranperda PBG dan berita acara oleh pimpinan DPRD bersama pemerintah yang dalam hal ini Bupati Minahasa Utara Joune Ganda. Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, Forkopimda, bersama pejabat eselon II dijajaran Pemkab Minahasa Utara.(Joel)

News Feed