oleh

Laporan Dana Eks PNPM, Ketua BKAD Kawangkoan Sebut Akan Minta Petunjuk Pengawas

Kawangkoan, Fajarmanado.com – Gayung bersambut! Menyusul Ketua UPK Dana Eks PNPM, Ketua BKAD Kawangkoan, Drs. Stevi Saleh mengatakan akan meminta petunjuk atasan untuk melaksanakan MAD.

“Kami akan minta petunjuk atasan (camat). Selaku, apa trek.. Iyo kote, pengawas dan pembina, kang,” katanya kepada Fajarmanado.com di Kawangkoan, Sabtu (24/4/2021).

Pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dihapus dan ditangani Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di bawah naungan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), UPK Kawangkoan tidak pernah lagi melaksanakan MAD atau Musyawarah Antar Desa sejak tahun 2016.

Padahal, sebagaimana program PNPM, MAD tetap merupakan forum resmi yang harus digelar untuk melaporkan kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyusun Rencana Anggaran Operasional (RAO)  tahun berjalan.

Kendati demikian, total dana bergulir yang dibukukan dan diberdayakan sebagai modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sampai akhir tahun 2015 lalu, tercatat sekira Rp. 1,8 miliar.

Sebelumnya, seperti diberitakan, Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dana Eks PNPM Kawangkoan, Lucky Wullur, akhirnya, angkat suara setelah berkali-kali gagal dihubungi sejak tiga pekan lalu.

“Sekarang kwa so beda dengan lalu. Apalagi kondisi skarang. Torang korang (baca: kami tinggal) tunggu petunjuk pimpinan,” komentarnya kepada Fajarmanado.com, Kamis (22/4/2021).

Pimpinan yang dimaksud Lucky tak lain adalah Camat Kawangkoan. Tapi, ketika diluruskan jika sesuai regulasi posisi camat pada pengelolaan dana eks PNPM adalah pembina dan pengawas, Lucky tidak menampik.

“Nisye memang sudah meminta supaya kami segera buat laporan. Persoalannya, data-data itu ada di laptop. Tapi laptop saya itu rusak. Baru akan saya perbaiki di Manado,” paparnya.

Nisye yang dimaksud Lucky, tak lain Nisye Poluakan, Kepala Seksi PMD Kantor Camat Kawangkoan, yang juga dikenal PJOK PNPM Kawangkoan. Padahal, PJOK praktis dihapus pada tahun 2015.

Baca Juga :  Waspadai Ancaman Bencana, Kapolres Henzly Pimpin Apel Gabungan

Lucky juga tak menampik kalau sejak 2016, saat pemberlakuan regulasi baru penanganan dana eks PNPM sampai tahun 2021, belum pernah menggelar MAD (Musyawarah Antar Desa) sebagai forum resmi UPK mempertanggungjawabkan dana SPP eks PNPM sekaligus forum penetapan penyusunan RAO (Rencana Anggaran Operasional) untuk tahun anggaran berjalan.

Soal pemanfaatan dana surplus bunga tahunan, Lucky mengungkapkan tetap dialokasikan mengacu pada RAO.

“RAO yang kami gunakan adalah RAO terakhir beberapa tahun yang kami kembangkan sesuai dengan kondisi setiap tahun,” ujarnya.

Apa benar ada yang digunakan untuk penanganan Covid 19 sebagaimana kabar yang kini beredar, Lucky mengaku tidak tahu persis. “Akan saya cek kepada bendahara,” kilahnya.

Berbeda dengan Lucky, Stevi membenarkan ada dana surplus bunga yang diberikan kepada pihak Kantor Camat Kawangkoan untuk pengadaan masker kain. “Saya lupa berapa (banyak), sekitar seribu,” ujarnya.

Stevi juga tak menampik bila tidak pernah lagi melaksanakan MAD dalam beberapa tahun terakhir.

Namun dirinya membantah kalau tidak pernah dilaporkan kepada camat selaku pengawas dan pembina.

“Waktu itu, saat penggantian camat. Camat sempat minta dan kami tunjukkan data-datanya,” ungkapnya.

Namun demikian, Stevi tak bisa menjelaskan perkembangan keuangan dana bergulir eks PNPM Kawangkoan tersebut. “Seperti Ketua UPK bilang, nanti lihat data-datanya,” kelitnya sambil tersenyum.

Komentar senada disampaikan Ketua UPK Lucky Wulur saat disinggung soal saldo dana eks PNPM Kawangkoan sampai akhir tahun 2020.

“Saya mau lihat data dulu. Seperti saya bilang, data-data lengkapnya ada di laptop. Secepatnya akan diperbaiki dan kami akan menyusun laporan,” kilahnya lagi.

Sebagaimana diberitakan, masyarakat mempertanyakan perkembangan saldo Rp.1,8 miliar lebih dana SPP eks PNPM yang dibukukan sampai akhir tahun 2015. Pasalnya, UPK tak kunjung melaporkannya melalui forum MAD sampai saat ini.

Baca Juga :  Akhirnya, Wajah Pusat Kota Kawangkoan Berubah

Sesuai regulasi, MAD yang mengagendakan laporan pertanggungjawaban dan penyusunan RAO tak pernah lagi dilakukan UPK sejak 2016 lalu.

“Tidak pernah lagi ada MAD sejak tahun 2016 sampai tahun 2020,” kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Uner Satu, Decky Walangitan.

Dikonfirmasi Fajarmanado.com, Decky mengaku tidak tahu lagi informasi resmi soal perkembangan pengelolaan dana SPP Kawangkoan. Apakah sudah berkembang atau malah seret.

Menurut dia, LPM sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebenarnya berhak mendapat laporan perkembangan dana SPP setiap tahun.

“Tapi, entah mengapa, kami tidak lagi diundang mengikuti MAD dalam lima tahun terakhir,” katanya.

Mengacu pada Edaran Mendes PDTT) Nomor 5.074/M-DPDTT/02/2017 tertanggal 6 Februari 2017 yang ditujukan kepada para gubernur dan bupati/wali kota, kata Decky, jelas ditegaskan bahwa pengelolaan dana bergulir eks PNPM ditangani UPK di bawah koordinasi BKAD.

“Jadi aneh. Kenapa kami selaku anggota BKAD tidak lagi mendapatkan laporan pengelolaan dana bergulir itu. Ya, termasuk pemanfaatan dana surplus bunga selama ini,” tanya dia.

Mantan Ketua BKAD Kawangkoan, Drs. Eddy F. Ruata senada mengaku tak tahu lagi perkembangan pengelolaan dana SPP tersebut.

“Tidak ada lagi laporan sejak tahun 2016. Rapat forum BKAD juga begitu, tidak pernah lagi dilakukan,” kilahnya ditemui terpisah, Kamis (1/4/2021).

Sejauhmana peran BKAD pasca transisi pengelolaan dana eks PNPM Pedesaan tahun 2014-2016, Ruata tidak menjawab, hanya tersenyum.

“Tanya saja kepada Ketua UPK dan Ketua BKAD kenapa sampai belum pernah mempertanggungjawabkan laporan keuangan dana bergulir eks PNPM itu,” kelit Ketua LPM Kelurahan Sendangan Tengah ini.

Penulis: Herly Umbas

News Feed