oleh

DPRD Buton Tengah dan Kota Ambon Bahas Soal Propemperda BUMD

Ambon, Fajarmanado.com – DPRD Kabupaten Buton Tengah,  Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Ambon.

Delegasi diterima oleh Kordinator dan Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafry Tahuttu di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Ambon, Kamis (4/3/2021).

Jafry Taihuttu mengatakan kunjungan tersebut membicarakan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kunjungan ini membicarakan soal Badan Usaha Milik Daerah, PD pasar,” katanya kepada wartawan seusai pertemuan di Ambon.

Menurutnya, Kota Ambon juga mengalami hal yang sama dengan Kabupaten Buton Tengah. Perda PD Pasar masih tertunggak karena Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, khususnya bagian hukum lagi menyurat resmi ke Kementerian di Jakarta, karena ada satu persyaratan yang mesti dipenuhi soal raperda.

Berdasarkan dialog tadi, DPRD Ambon dan Buton Tengah mengalami persoalan yang sama.

“Diskusi kami tadi tentang propemperda, tentang materi pembahasan yang berbasis komisi. Ending kita adalah bagaimana PAD itu ada,” ujarnya.

Jafry menuturkan persoalan pasar yang paling utama di hampir semua daerah yaitu tentang penataan dan juga permasalahan terkait sampah pasar.

“Dasar penataan itu adalah regulasi, salah satu regulasi adalah soal Badan Usaha Milik Daerah yang disebut PD Pasar itu. Tadi Kami udah bertukar pikiran yang banyak mudah-mudahan bisa jadi bekal nanti untuk kawan-kawan di Buton Tengah,” tutur Jafry.

Terkait permasalahan sampah Pasar Kota Ambon, Taihuttu mengatakan sedang didesain di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) karena retribusi sampah Kota Ambon yang selalu menurun.

“Kalau stok sampah itu selalu bertambah, kenapa harus pendapatan kurang. Apakah model atau sistem penarikannya atau pemungutannya yang jadi persoalan,” tanyanya berulang.

Dari evaluasi DPRD Kota Ambon, lanjut dia, penataan regulasi harus menjadi fokus utama.

“Kita sekarang bicara soal sistem dan rata-rata di Ambon itu kan jarang official assessment yang banyak itu self assessment nah itu yang harus jadi fokus kita,” kata Jafry.

Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Ambon akan menggunakan tapping box sehingga langsung pada mesin. Tidak akan lagi  menggunakan kwitansi atau bill yang akan disebar di seluruh restoran dan hotel di Kota Ambon.

“Tahun anggaran ini kalau tidak terkendala Covid pasti pengadaan itu udah banyak yang dilakukan dan saya optimis PAD kita akan banyak,” paparnya seraya mengungkapkan bahwa hal-hal tersebut juga disampaikannya kepada delegasi DPRD Buton Tengah.

Penulis: Katie Mailoa

 

News Feed