oleh

Pelebaran Dua Jembatan dan Jalan di Kota Amurang, Komisi 3 DPRD Sulut Warning Pemkab Minsel

Amurang, Fajarmanado.com – Komisi 3 DPRD Sulawesi Utara (Sulut) meninjau dan mengecek kesiapan pelebaran dua jembatan dan ruas jalan Dalam Kota Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Selasa (23/2/2021).

Peninjauan dipimpin Ketua Komisi Berty Kapojos, SSos dan Sekretaris Yongky Limen didampingi Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XV Sulawesi Utara (Sulut), Erik Aldrin Singarimbun dan Satker I BPJN Sulut, Jimmy Adwang ST, MT bersama tim.

Dalam peninjauan yang dimulai sekira pukul 11.15 Wita, tim lebih dulu mewawancarai sejumlah warga yang bermukim di sekitar lokasi jembatan Ranowangko, sekitar Kantor PU Minsel.

Ketua Komisi 3 DPRD Sulut, Berty Kapojos, SSos berdialog dengan warga di kompleks Jembatan Ranowangko Amurang, Selasa (23/2/2021) siang.

“Kami minta pembebasan lahan harus cepat diclearkan. Kalau tidak, BPJN belum bisa mengusulkan (anggaran) untuk pelebaran jembatan dan jalan ini,” tandas Boy Tumiwa, anggota Komisi 3 kepada Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PU Minsel, Felix Pasla.

Felix, yang bergabung saat tim meninjau dan berada di ujung Timur Jembatan Ranowangko, pojok kanan depan kantornya, mengungkapkan bahwa pembebasan lahan, baik untuk pelebaran Jembatan Ranowangko dan Jembatan Ranoiyapo serta jalan dua jalur penghubung ke dua jembatan tersebut telah dilakukan.

“Skarang ini, tinggal sekitar 14 kk (kepala keluarga) yang belum menerima dana pembebasan lahan,” katanya.

“Apa persoalannya,” timpal Ketua Tim, Berty Kapojos. “Soal harga,” sela Amir Liputo, anggota tim ini.

“Ya, harga, Pak,” jawab Felix yang langsung dikomentari Kepala BPJN, Erik Aldrin agar Pemkab Minsel segera melakukan eksekusi dengan membokar bangunan di atas lahan yang sudah dibayar.

“Saya usul, kalau bisa dibongkar saja supaya masyarakat tahu (lahannya) sudah dibebaskan dan dikuasai oleh negara,” ujarnya.

Amir Liputo kemudian menambahkan agar Pemkab Minsel, dalam hal ini Dinas PU untuk secepatnya menuntaskan pembebasan lahan agar pembangunan lanjutan jalan dua jalur Dalam Kota Amurang dapat segera terealisasi.

Franky Wongkar, SH, Bupati Minsel terpilih berdialog dengan Kepala BPJN XV erik Aldrin Singarimbung bersama tim Komisi 3 DPRD Sulut di Amurang, Selasa (23/2/2021) siang.

“Kami minta, dokumennya harus jelas di atas kertas agar kami Komisi 3 dapat mendorong BPJN untuk secepatnya mengusulkan dan merealisasikan program ini,” tandas politisi PKS ini.

Boy Tumiwa juga mengingatkan agar Dinas PU Minsel serius menuntaskan pembebasan lahan tersebut.

“Saya perlu ingatkan bahwa ini adalah permintaan Pak Bupati (terpilih) yang datang langsung di Kantor BPJN,” tegas politisi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Minsel-Minahasa Tenggara (Mitra) ini.

Sementara itu, Franky Wongkar, SH, Bupati Minsel terpilih mengapresiasi kerja kerja BPJN XV.

“Saya memang sudah pernah bertemu dan mengusulkan agar pembangunan jalan dua jalur Dalam Kota Amurang ini, termasuk pelebaran jembatan Tumpaan dapat dilanjutkan secepatnya,” kata kepada wartawan di Amurang, siang tadi.

oleh karena itulah, mantan Wakil Bupati Minsel itu mengungkapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPJN karena telah menindaklanjuti rencana tersebut.

“Kepada masyarakat, tentu saya sangat mengharapkan dukungan. Tanpa peran serta masyarakat, program dua jalur Dalam Kota mulai dari Tumpaan sampai Amurang ini tidak akan terwujud,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Penulis: Herly Umbas

 

News Feed