oleh

BK Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Kepada JAK, Saron: Akan Dibacakan Dalam Rapat Paripurna

Manado, Fajarmanado.com – Setelah melewati berbagai tahapan perampungan rekomendasi sanksi
persoalan kode etik atas perbuatan James A Kojongian (JAK) sebagai Wakil Rakyat Sulut terlebih pucuk pimpinan, Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut akhirnya merampungkan rekomendasi untuk pemberhentian posisi JAK.

Proses rekomendasi tersebut sudah dilakukan bertahap dan juga melibatkan pendapat tenaga ahli bahkan pakar hukum.

Hal itu membuktikan BK tidak main-main terhadap kasus yang dilakukan JAK yang telah menyita perhatian publik Sulut, setelah menyeret istri sahnya Mikha E Paruntu yang terjadi di Kelurahan Tumatangtang, Kota Tomohon beberapa waktu lalu.

Ketua BK DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu (Saron) mengungkapkan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap JAK dan merampungkan rekomendasi disertai bukti-bukti yang ada, BK akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada JAK atas kasus video viral tersebut.

“Jadi, rekomendasi pemberhentian sudah dirampungkan sesuai mekanisme BK dan akan dibawa ke rapat paripurna,” ujar Ketua BK, Rabu (10/2/2021).

Lebih lanjut dikatakannya, sanksi pemberhentian nanti akan dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Sulut. Rekomendasi ini terkait bukti-bukti kekerasan terhadap istrinya yakni MEP serta desakan kaum perempuan dan masyarakat terhadap perbuatan JAK.

Sanksi pemberhentian pimpinan DPRD Sulut mengacu UU dan Peraturan Pemerintah (PP) berkaitan dengan kode etik dan Tata Tertib (Tatib) anggota DPRD.

“Sesuai dengan aturan, ada sanksi pemberhentian. Nanti akan kita dengarkan di paripurna,” tandas Saron, sapaan akrab Anghota DPRD Sulut dapil Minsel-Mitra ini.

Sebelumnya, tenaga Ahli BK DPRD Sulut Sofyan Jimmy Yosadi SH usai rapat bersama menjelaskan bahwa JAK direkomendasikan untuk diberhentikan dari wakil rakyat.

“Ya, usulan saya jelas. Jika BK memberhentikan maka akan ditetapkan melalui paripurna dan prosesnya berjalan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Ada undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur soal pemberhentian tersebut dan menjadi dasar hukum,” ujarnya.

Berdasarkan hasil rekomendasi ini, nasib JAK selanjutnya akan ditetapkan melalui voting dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut Senin pekan depan.

(Pro)

News Feed