oleh

Akankah Listyo Sigit Mengikuti Jejak Dua Jenderal Polisi Kristen Mantan Kapolri Ini

Jakarta, Fajarmanado.com – Komjen Listyo Sigit Prabowo kini sedang berproses mengantikan Jendral Idham Azis sebagai Kapolri.

Presiden Jokowi telah memgajukan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri penerus Jenderal Idham Aziz yang segera purna tugas.

Jika DPR RI menyetujui hingga Listyo Sigit dilantik sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara dengan pangkat jenderal polisi, maka catatan sejarah baru di tanah air akan tertoreh dengan tinta emas. Tak sebatas di tubuh Polri. Tapi juga menjadi potret pluralisme di negara Pancasila ini.

Pasalnya, Listyo Sigit adalah penganut Kristen ke tiga yang (bakal) menjadi orang nomor satu di tubuh Polri.

Foto: Tirto Id/Ist.

Dua jenderal polisi pendahulunya adalah Soetjipto Danoekoesoemo (30 Desember 1963-8 Mei 1965) dan Widodo Budidarmo (26 Juni 1974-25 September 1978).

Namun Listyo Sigit dan Soetjipto, Kapolri ke 3 ini, berangkat dari latar belakang keyakinan Agama yang agak beda. Tapi sepak terjang mereka, termasuk Kapolri ke 7, Widodo Budidarmo, terekam relatif sama lurus dan tegas selama berkarir di kepolisian.

Soetjipto, saat memegang jabatan Komandan Brigade Mobil (Brimob) Pusat dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) pada Natal tahun 1964, masih seorang muslim. Sementara istrinya, Elly Maria, beragama Kristen.

Lima hari setelah Natal 1964, tepatnya tanggal 30 Desember, Soetjipto mendapat panggilan dari Istana Merdeka. Ia kemudian dilantik menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) alias orang nomor satu di kepolisian.

Soetjipto bertugas di korps, yang ketika itu, masih bernama Polisi Istimewa ini, sejak berpangkat Inspektur hingga berpangkat setara Letnan Kolonel.

Pria kelahiran Tulungagung pada 28 Februari 1922 ini, menjadi polisi sejak tahun 1943.

Dalam buku Hari-hari Bahagia Bersama Rakyat (1997:38) disebutkan, mulai 1943 hingga awal 1945, Soetjipto ditempatkan di Surabaya.

“Setelah menjabat pimpinan Polri, pangkatnya dinaikkan menjadi Irjenpol,” tulis Awaloeddin Djamin dan kawan-kawan dalam Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia: Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang (2006:314).

Pangkat Irjenpol (Inspektur Jenderal Polisi) setara dengan Mayor Jenderal.

Artinya, saat dilantik menjadi Menpangak, pangkat Soetjipto naik tiga tingkat.

‘Kecemburuan’ pun muncul di kalangan perwira polisi terkait pengangkatan Soetjipto.

“Selain karena alasan kenaikan pangkat kilat, juga disebabkan karena proses naiknya Soetjipto menjadi Pangak sangat sarat bernuansa politik,” tulis Muradi dalam buku Negara Intelijen Ketakutan (2006:85).

Akan tetapi, di sisi lain, pengangkatannya menjadi kabar baik bagi kelompok anti komunis di kepolisian.

Sebagai Menpangak periode 1963-1965, sebut Awaloeddin Djamin (2006:315), Soetjipto mengadakan pembersihan terhadap para perwira tinggi polisi yang pro komunis, meski Presiden Sukarno tidak menyukai langkah tersebut.

Suatu hari, Soetjipto diundang Presiden Sukarno ke Istana Bogor untuk makan bersama, dihadiri juga oleh Chaerul Saleh dan Johanes Leimena.

Seperti dicatat Awaloeddin Djami dalam Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia: Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang (2006), sebelum makan, Soetjipto berkata kepada presiden.

“Saya tidak bisa mengerti grand strategi (arah strategi) Bapak tentang Nasakom,” ujarnya.

Soetjipto dikenal bukan perwira politis. Dia hanya perwira yang mencoba lurus dan tidak mau terombang-ambing oleh politik, seperti pesan Sukarno kepada tentara pada tahun-tahun lampau.

Mendengar ungkapan hati Spetjipto itu, Leimena sempat memberi isyarat kepada Soetjipto bahwa kata-katanya itu tadi tidak bagus didengar presiden.

Malam itu juga, Soetjipto diberitahu bahwa dia akan diganti sebagai Menpangak dan diberi jabatan baru sebagai Duta Besar RI untuk Bulgaria.

Jadi, Soetjipto tidak genap tiga tahun menjabat sebagai Menpangak atau Kapolri.

Dalam sejarah Polri, Soetjipto adalah Kapolri ketiga dan Kapolri termuda nomor dua setelah Soekanto ketika baru dilantik.

Soetjipto menyambut masa tuanya dengan menjadi anggota DPRGR/MPRS dan kemudian DPR di masa awal Orde Baru.

Di masa tuanya, tepatnya pada 1 Januari 1981, seperti ditulis dalam Ensiklopedi Kapolri: Jenderal Polisi R. Soetjipto Danoekoesoemo Kapolri ke-3 Periode Tahun 1964 s.d. 1965 (2007:10), Soetjipto Danoekoesoemo pindah agama dari Islam menjadi Kristen Protestan, dan dibaptis pada 11 Mei 1981.

Sementara itu, Widodo Budidarmo dikenal pula sebagai Kapolri yang lurus dan jujur. Lahir pada 1 September 1927, widodo Budidarmo lulus dari PTIK pada 1955 bersama Hoegeng Imam Santoso–Kapolri periode 1968-1971.

Tempo edisi 20 September 2004 menyebut Widodo memulai kariernya di kepolisian sebagai perwira polisi air dan udara, yang pernah mengambil kapal patroli dari Jepang ke Indonesia dan kapalnya dihantam ombak hingga nyaris tenggelam.

Sebelum menjabat sebagai Kapolri pada 26 Juni 1974, Widodo adalah Kapolda Metro Jaya. Oleh sebagian kalangan, dia dianggap polisi jujur.

Saat masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, dia tak ragu menyerahkan anaknya untuk diproses secara hukum karena insiden pistol dinas yang menewaskan supirnya.

Selain itu, Widodo juga pernah membiarkan beberapa perwira polisi dipidanakan karena korupsi.

Menurut laporan Tempo (30/09/1978), Deputi Kapolri Letnan Jenderal Siswadji dan Kepala Jawatan Keuangan Polri Brigadir Jenderal Prajitno, bersama Kolonel Polisi Suroso dan Letnan Kolonel Polisi Paimin Sumarna, disidang dalam kasus korupsi.

Mereka dinilai memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan negara. Kasus itu mencuat setelah Hoegeng mendapat laporan dari Provost.

Dalam buku Hoegeng: Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa (2009), diceritakan bahwa Hoegeng mengirim sebuah memo kepada Widodo.

Isi memonya isinya berbunyi; “Wid, sekarang ini kok polisi sudah kaya-kaya, sampai sudah ada yang punya rumah mewah di Kemang. Dari mana duitnya itu?”.

Kasus korupsi ini ramai diperbincangkan, meski petinggi ABRI tak menyukainya.

“Selesaikan saja diam-diam sebab akan malu kita semua nanti,” kata Widodo Budidarmo menirukan ucapan Panglima ABRI Jenderal Maraden Panggabean, seperti dicatat Julius Por dalam profil Widodo di harian Kompas (15/09/2004).

Di mata Hoegeng, seperti disebut dalam Tempo (20/09/2004), Widodo adalah polisi jujur yang sulit disogok. Itulah kenapa Hoegeng pernah menunjuknya sebagai Kapolda Sumatra Utara.

Lantas, akankah Listyo Sigit konsisten mengikuti jejak karir dua jenderal polisi penganut Kristen pendahulunya sebagai Kapolri ke 25? Kita tunggu…!

Editor: Herly Umbas

(Dari berbagai sumber

News Feed