oleh

Saksi Tolak Hasil Pleno, KPU Manado Terancam Dilaporkan ke DKPP

Manado, Fajarmanado.com – Lima komisioner KPU Kota Manado, Sulawesi Utara kembali terancam dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tak hanya itu. Proses perhitungan dan rekapitulasi suara juga dinilai curang sehingga diterancam pula dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Potensinya bisa ke DKPP dan atau MK,” kata Muhammad Mursjid Laija, saksi pasangan calon (Paslon) Wali Kota Manado Nomor Urut 4, Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan (JPAR-AiM) kepada wartawan di Manado, Kamis (17/12/2020).

Dalam forum Pleno Pilkada Manado oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Mursjid menolak menandatangani hasil pleno rekapitulasi suara.

Saksi paslon berjargon PAHAM (Paula Harley Manado) itu tegas menolak untuk meneken Berita Acara hasil perhitungan suara Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado tahun 2020.

”Kami tegas menolak hasil Pleno KPU Manado. Keberatan kami juga telah dituangkan dalam formulir keberatan (protes dan menolak) atas hasil,” katanya.

Sikap ini, kata Mursjid, bukan tanpa alasan, bukan tanpa bukti. Melainkan didukung bukti yang akurat.

“Dimana dalam temuan kami terjadi kejanggalan dan selisih suara. Sayangnya, keberatan kami di Kecamatan sampai di Pleno KPU Manado tidak ditindaklanjuti. Malah, perhitungan selisih suara dilakukan KPU Manado, tanpa mengajukan bukti valid,” ujarnya.

Soal peluang gugatan hasil Pilwako Manado akan dibawa ke DKPP atau MK, Mursjid belum memastikan. Tapi, katanya, akan ada langkah tegas yang diambil tim kampanye daerah (Kamda) PAHAM.

Menurut Mursjid, yang urgen dan menjadi fokus pihaknya adalah proses dugaan kecurangan yang terjadi disejumlah Kecamatan di Manado.

”Tentu kita akan mengambil langkah hukum. Lebih lanjut, dugaan kecurangan yang kita kejar di Pleno KPU tidak mampu dijawab, dijabarkan KPU secara transparan dan akomodatif, maka kita akan terus menuntut keadilan.

Potensinya, bisa ke DKPP dab atau MK. “Hal ini akan dibicarakan tim Kamda. Bukan soal berapa banyak selisih yang menjadi indikasi kecurangan di Pilwako Manado 2020, melainkan praktek curang dan improsedural yang kita soroti,” tegas Mursjid.

Untuk diketahui, 5 Komisioner KPU Kota Manado di tahun 2019 pernah dilaporkan ke DKPP dan bersidang. Rekam jejak menjadi catatan dan pengingat bagi publik.

Seperti diketahui, DKPP pernah menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 188-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Senin (5/8/2019) pukul 09.00 Wita yang melibatkan KPU Manado.

Lantas, benarkah di tahun 2020 KPU Manado akan kembali terancam dilaporkan ke DKPP?. “Akan kami bicarakan dengan Tim Kamda. Yang pasti akan fokus pada kecurangan,” tandas Mursjid.

(ely/ton) 

News Feed