oleh

Dihadiri 10 Provinsi, Kemendagri Gelar Workshop Konvergensi Cegah Stunting di Ambon

Ambon, Fajarmanado.com –Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina  Pembangunan Daerah (Bangda) mengelar Workshop Aksi Konferensi Pencegahan Stunting di Kota Ambon, Maluku, Kamis (19/11/2020).

Workshop bertajuk Penguatan Kelembagaan, Pemantauan, Benchmarking dan Pembelajaran Antar Daerah dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penanganan Stunting di Indonesia tersebut diikuti perwakilan dari 10 provinsi.

Ke 10 provinsi yang mengutus perwakilan pada workshop yang berlangsung di Swissbell Hotel Ambon tersebut, masing-masing, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sukawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Selain itu, ikut juga mengutus perwakilan yakni 11 kabupaten kota se Provinsi Maluku.

Dirjen Bangda Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni saat membuka workshop mengatakan, Maluku menjadi salah satu prioritas sebagai lokasi penyelenggaraan workshop di tanah air ini.

“Ada pertanyaan menarik dari ibu Gubernur Maluku kenapa memilih Maluku?,” tuturnya.

Hari Nur Cahya mengatakan,  sebenarnya memang ada 10 provinsi yang menjadi pilihan.

“Tetapi saya sudah jatuh hati kepada Provinsi Maluku,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta yang hadir menerapkan protokol kesehatan Covid 19 yang ketat.

Dirjen Hari Nur Cahya mengajak para peserta agar dapat memanfaatkan waktu mengikuti workshop, kemudian menggunakan waktu pula untuk mengunjungi spot-spot wisata di Kota Ambon dan beberapa wilayah di Maluku.

“Di Maluku ini, khususnya di sekitar kota ada pantai Liang, Pintu Kota, Siwang ada Ora dan Pulau osi yang keindahannya tidak ada di daerah lain,” paparnya mempromosikan potensi wisata Kota Ambon.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang disampaikan Sekprov Kasrul Selang mengapresisasi Dirjen Bangda yang telah memilih Provinsi Maluku sebagai tempat pelaksaan workshop ini.

Gubernur mengatakan, dalam upaya aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting, maka pencegahan harus dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

Ia menjelaskan, pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting.

Peran perencanaan pembangunan, katanya, menjadi sangat penting dalam mengintegrasikan perencanaan pembangunan, mulai dari level desa, kabupaten, provinsi dan pusat.

“Oleh karena itu, pada tahap perencanaan diarahkan pada upaya penajaman proses perencanaan dan penganggaran reguler, yang berbasis data/infornasi faktual agar program yang disusun lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Baca Juga :  Baharudin Djafar Sah Menjadi Warga Kehormatan Ambon

Melalui program inovasi parenting “Potong Pele Stunting” yang didukung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku sebagai Duta Parenting, menurut Murad Ismail, Pemprov Maluku telah melakukan berbagai terobosan pada lokus stunting di Maluku.

Terobosan tersebut mengacu pada lima pilar percepatan pencegahan stunting yaitu, komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye, dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa, ketahanan pangan, dan gizi dan pemantauan dan evaluasi.

“Aksi yang telah kami lakukan ini, telah memberikan dampak yang signifikan, pada penurunan stunting di Maluku,” ungkap Gubernur.

Berkaitan dengan pelaksanaan Workdhop Konvergensi Stunting, Gubernur Murad Ismail juga menyampaikan apreasiasi kepada Ditjen Bangda atas dukungan dan perhatiannya dalam memantau secara langsung lokus stunting di Maluku.

“Saya berharap, melalui aksi konvergensi pencegahan stunting oleh pemerintah pusat dapat menurunkan angka prevalensi stunting di wilayah Timur Indonesia termasuk di Maluku,” tandas Gubernur.

Sementara itu, Duta Perangi Stunting (Parenting) Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail menjelaskan, sejak dilantik sebagai Duta Parenting, pihaknya selalu mendorong pelaksanan aksi Konvergensi melalui OPD-OPD terkait yang dikoordinir oleh Bappeda.

Widya juga menjelaskan, Provinsi Maluku telah mengukuhkan para Ketua TP PKK Kabupaten/Kota sebagai Ibu Parenting yang dikenal dengan sebutan bahasa daerah ‘Ina Parenting’.

Semua daerah di Maluku, lanjutnya, memiliki Ina Parenting dengan sebutan khas daerah masing- masing daerah, mulai dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat sampai Buru Selatan.

Semisal, Mama Parenting untuk Kota Ambon; Renad Parenting untuk Kota Tual, Nina Parenting untuk Seram Bagian Timur, Asnib Parenting untuk Maluku Tenggara, Jinang Parenting untuk Kabupaten Kepulauan Aru, Enang Parenting untuk Kabupaten Tanimbar, dan Ngina Parenting untuk Kabupaten Buru.

“Ibu Parenting berarti ibu yang mengasuh anaknya. Parenting juga kepanjangan dari Perangi Stunting, artinya ibu-ibu yang bertugas di daerah masing-masing untuk memerangi stunting,” jelas Widya.

Sebagai Duta Parenting, Ina Latu Maluku, Ibunya anak-anak Maluku, Widya juga mengatakan, bersama-sama dengan OPD terkait telah mengunjungi anak-anak di lokus stunting untuk melihat langsung permasalahan yang dialami.

Baca Juga :  Diwarnai Penyerahan Penghargaan, Sekprov Kasrul Selang Pimpin Upacara HKN ke 56 di Kota Ambon

Di tahun 2019, kata Widya, dirinya telah mengunjungi desa lokus stunting di Seram Bagian Barat, Maluku Tengah dan Kepulauan Aru. Dan pada tahun 2020 saya telah mengungunjungi desa-desa lokus stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara.

Dari kunjungan-kunjungan tersebut, terdapat sejumlah permasalahan yang umumnya dialami oleh masyarakat di desa-desa lokus stunting.

Antaranya, masalah ketersediaan air, pernikahan dini, kepemilikan jaminan kesehatan, dan masalah sanitasi termasuk ketersediaan jamban sehat.

“Yang membuat saya merasa sedih, sebenarnya masyarakat Maluku memiliki sumberdaya alam yang cukup. Laut Maluku melimpah dengan ikan, namun banyak ibu-ibu di desa lokus stunting yang justru memberikan mie instan untuk anak-anaknya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, sebaga Ketua TP PKK, Widya menegaskan, akan terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Dikatakan, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, pihaknya selalu menghimbau agar mengaktifkan kembali fungsi Posyandu semaksimal mungkin, karena keberhasilan penanggulangan stunting dapat dilihat dari kenaikan Berat Badan dan Tinggi Badan anak ketika datang ke Posyandu, juga tingkat kecerdasannya dapat dipantau melalui aktifitas di PAUD.

“Saya senantiasa mengajak semua OPD dan elemen masyarakat agar bekerjasama memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan, ketersediaan pangan dan perlindungan sosial sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya menurunkan angka stunting,” imbuhnya.

Menurutnya, banyak inovasi pembuatan makanan tambahan bayi/balita yang telah dilakukan oleh anggota TP. PKK di Kabupaten/Kota untuk memenuhi gizi bayi stunting.

Ia pun mencontohkan, di Maluku Barat Daya, yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, di mana makanan pokoknya adalah jagung, bubur bayi/balita ditambahkan dengan berbagai macam jenis kacang-kacangan.

Di Maluku Tenggara membuat berbagai macam makanan sehat yang terbuat dari embal yang dicampur dengan ikan dan kelor.

Widya mengungkapkan, di setiap kunjungan ke desa lokus stunting, dirinya selalu menantang kepala desa dan camat agar tahun depan jika ada kujungan lagi ke daerahnya sudah tidak ada lagi Balita Stunting.

Penulis: Kate Mailoa

Editor: Herly Umbas

News Feed