oleh

Diduga Dimotori PDIP dan Demokrat, Dana PEN 300 M Kota Manado Terancam Hilang, di Mana Mor Bastian

Manado, Fajarmanado.com – Peluang Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) mendapat dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 300 miliar di masa pandemi Covid 19 saat ini, terancam hilang.

Dana yang sekira Rp. 42 miliar diformulasikan, antara lain, untuk membayar penuh gaji Tenaga Harian Lepas (THL), dana duka dan Lansia, ngotot ditolak oknum-oknum anggota DPRD Kota Manado dari PDIP, Partai Demokrat, Golkar dan Gerindra.

Diduga dimotori Ketua Dewan, Altje Dondokambey, legislator PDIP dan Wakil Ketua Nortje Van Bone dari Partai Demokrat, Dewan Kota Manado bersikukuh menolak membahas APBD Perubahan Kota Manado tahun 2020.

Dondokambey dan Van Bone kompak menolak membahas KUA PPAS APBD Perubahan Kota Manado 2020 karena di dalamnya masuk Rp. 300 miliar dana PEN.

Pembahasan masih mentok pada tahap awal oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado. Pasalnya, sebagian personil Banggar meminta pihak eksekutif mengeluarkan anggaran PEN 300 milyar dari draft KUA PPAS APBD Perubahan 2020 tersebut.

Soal dimasukannya dana PEN dalam postur APBD Perubahan Kota Manado Tahun 2020, Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut dalam kesempatan berdiskusi dengan Komunitas Siap Bersatu Pria/Kaum Bapa GMIM wilayah Malalayang pada Sabtu (17/10/2020), pekan lalu, menjelaskan posisi awal hingga proses pengembalian pinjaman dana PEN.

”Saya telah berdiskusi dengan pihak manajemen PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk, salah satu BUMN pada Kementrian Keuangan yang mendapat mandat mengelola stimulus pinjaman investasi daerah pada sekitar pertengahan tahun ini.

Pihak PT SMI saat berdiskusi, katanya, menjelaskan dana PEN yang mereka kelola terbatas. Tidak semua kabupaten kota bisa dapat.

Ketika ditawarkan apakah Kota Manado bisa mengajukan permohonan, pihak PT MSI menyetujui dan langsung minta segera masukkan.

“Saya bilang harus bicara dengan DPRD lagi, tapi PT SMI menjelaskan kali ini kebijakan nasional Pak Presiden karena situasi yang mendesak, pemulihan ekonomi tanpa ada persetujuan DPRD bisa diambil, tinggal kabupaten/kota atau provinsi laporkan saja yang diminta bantuan/pinjaman. Tidak perlu ada persetujuan lebih dahulu dapat diajukan, nanti mereka setuju, nanti laporkan ke DPRD,” jelasnya panjang lebar.

Baca Juga :  Menang 4 Survey Nasional, DRAiM: Terus Giat Bekerja, Target PAHAM Menang Telak

Berdasarkan persetujuan itu, Wali Kota Lumentut pun mengajukan permintaan stimulus PEN sebesar Rp.300 miliar. Sebesar Rp. 258 miliar untuk menyeimbangkan postur APBD yang sempat pincang dan yang hilang terpangkas akibat refocusing dan relokasi anggaran.

“Kemudian sisanya diperuntukkan bagi dana-dana yang harus kita cari untuk lansia, THL, dan lain-lain. Itulah yang kami masukkan ke APBD Perubahan. Ketika dimasukkan ke DPRD, dana ini masih Walioses di Jakarta administrasinya,” jelasnya.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, posisi Pemerintah hanya memberitahukan ke DPRD paling lambat 5 (lima) hari setelah pengajuan permohonan ke PT SMI.

”Berdasarkan regulasi, baik dalam Peraturan Pemerintah maupun ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, koordinasi dengan DPRD tidak harus dengan persetujuan. Cukup dilaporkan,” jelasnya.

“Tapi niat baik saya dan menghargai kelembagaan DPRD, usulan tersebut dimasukkan dalam APBD Perubahan dan dilaporkan, supaya mereka (anggota DPRD) tahu,” paparnya.

Ia pun mensinyalir jika sikap legislatif yang enggan membahas APBD Perubahan 2020 ini karena bersamaan dengan kontestasi politik, sehingga banyak yang ikut memberi sudut pandang politis.

Padahal, lanjutnya, Provinsi Sulut juga ikut mengajukan 1.2 trilyun dana PEN.

“Saya tidak tahu bagaimana teman-teman di DPRD, ini diputar-putar, digoreng-goreng, dipikirnya ada sesuatu yang akan diambil Walikota di situ, padahal upaya ke SMI merupakan terobosan untuk memenuhi kebutuhan kita terhadap program dan kegiatan. Saya bilang transparan, silahkan. Anda buka dan cari tahu isinya. Tapi pihak DPRD bersikeras kalau tidak mau bahas kalau PEN tidak dikeluarkan,” ketus wali kota.

“Nah kalau saya keluarkan itu, berarti THL yang 60M tidak ada dana. Lansia juga yang mau dibutuhkan akan ada masalah, termasuk dana duka, dan insentif rohaniwan,” sambungnya.

Baca Juga :  JPAR-AiM Suport Free Fire Sulut Tournament Brave e-Sport 2020

Lumentut mengatakan, eksekutif bisa saja mencabut dana PEN dalam rancangan APBDP 2020 sebagaimana permintaan legislatif.

“Saya bilang boleh, tapi karena saya sampaikan resmi, maka respons sikapnya jangan hanya mengajukan pendapat pribadi, harus dijawab secara resmi kelembagaan kalau benar dana ini ditolak dalam penerimaan daerah pada APBD Perubahan 2020. Sikap resmi DPRD bahwa dana ini ditolak, saya tunggu supaya saya bisa dipertanggungjawabkan,” paparnya.

Khusus kepada para THL yang bekerja di 53 Perangkat Daerah, Wali Kota Vicky Lumentut menyampaikan permohonan maaf.

”Saya mohon maaf kepada THL kalau pembayaran honor mereka masih tertunda karena kita belum dapatkan legitimasi untuk menyalurkan itu. Sampaikan salam dan hormat saya untuk mereka, titip juga pesan dan mohon dukungan doanya karena sampai hari ini saya masih berjuang untuk itu,” pesan Wali Kota Manado dua periode ini.

Perbedaan sikap wali kota dan sebagian anggota DPRD Manado ini, menuai beragam reaksi masyarakat.

“Demi kepentingan umum, selayaknya DPRD jangan berpikir dan bersikap untuk kepentingan kelompok, karena dana PEN juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Manado, yang adalah konstituen mereka,” komentar warga Kota Manado.

Selain itu, juga menantik tanya masyarakat, di mana peran Wakil Wali Kota Mor D. Bastian. Meski sedang cuti kampanye Pilkada 2020, Mor sebagai Ketua Partai Demokrat Sulut diyakini punya taring untuk menggerakkan semua anggota DPRD Kota Manado dari Partai Demokrat.

“Pak Mor adalah wakil walikota (cuti) Ketua demokrat sulut. Kenapa tidak mendukung keputusan PEMKOT MANADO mengenai APBDP dan dana PEN?” demikian status akun facebook Alfa Sual di grup publik Calon Walikota Manado (CWM) Menuju Pilwako 2020.

Seperti diketahui, Pilkada Manado 2020 diikuti empat pasangan calon (paslon). PDIP dan Gerindra mengusung AA-ARS, Partai Demokrat Mor-HJP, Partai Golkar SK-SS dan Partai NasDem JPAR-AiM.

JPAR sendiri adalah isteri dari Wali Kota GS Vicky Lumentut.

Penulis: Maxi Heru

News Feed