oleh

Soal Tuntutan FSBSI, Djemmy Sudah: Akan Bicarakan dengan Pemerintah dan Perusahan

Tomohon, Fajarmanado.com – Ketua DPRD Tomohon, Djemmy Sundah, SE berjanji akan membicarakan tuntutan buruh dengan pemerintah dan pihak pimpinan perusahan.

Djemmy Sundah mengatakan hal tersebut ketika mendengar aspirasi buruh yang disampaikan Ketua Federasi Serikat buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Tomohon di Kantor DPRD Tomohon, Kamis (8/10/2020).

FSBSI Kota Tomohon menyampaikan aspirasi buruh soal penetapan UU Cipta Kerja (Ciptaker) di depan Wali Kota Jimmy Feidie Eman, SE.Ak, CA dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pagi tadi.

Selain wali kota dan Ketua DPRD, pertemuan yang berlangsung kondusif itu, juga dihadiri Dandim 1302 Minahasa ,Letkol Inf Harbeth Andi Amino Sinaga, SIP, Kapolres Tomohon, AKBP Bambang Ashari Gatot, dan wakil ketua DPRD Erens Kereh AmKl.

Adapun aspirasi buruh yang dibeber Ketua SBSI Kota Tomohon, Yongki Sumual, tercatat ada tiga poin

Pertama, upah buruh di Tomohon diupayakan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara.

Kedua, pemerintah fasilitasi soal BPJS ketenagakerjaan bagi buruh/pekerja di Kota Tomohon.

Dan, ketiga, tidak ada PHK sepihak.

Djemmy mengatakan akan membicarakan soal upah dan PHK dengan pihak perusahan, namun tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

“Untuk fasilitasi BPJS ketenagakerjaan ,kami akan berupaya agar perusahaan yang ada dapat mentaatinya sesuai aturan,” paparnya.

Begitu pun mengenai PHK, katanya, DPRD bersama pemerintah akan mengingatkan pihak perusahan supaya jangan sampai melakukannya secara sepihak.

PHK sepihak akan menyeret perusahan berhadapan dengan undang-undang, yang tentu saja ada sanksi hukumnya.

“Akan kami diupayakan bersama pemerintah kota agar (perusahan) dapat memperhatikan harapan harapan buruh ini,” tuturnya.

Penulis: Jerry Michael

News Feed