oleh

Gubernur Murad Ismail Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD Maluku 2020

Ambon, Fajarmanado.com –Gubernur Maluku, Murad Ismail menyampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD tahun 2020 di depan sidang paripurna DPRD Maluku di Kantor DPRD Maluku, Ambon, Senin (5/10/2020).

Paripurna yang berlangsung secara virtual, dipimpin Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, dihadiri pula oleh Sekretatis Daerah Maluku Kasrul Selang dan sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Maluku.

Gubernur Murad Ismail mengatakan, paripurna ini
sebagai kelanjutan dari penandatanganan nota kesepakatan bersama Kebijakan Umum Perubahan APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS), Perubahan APBD TA 2020, antara Gubernur Maluku dengan pimpinan DPRD Maluku.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Maluku tentang perubahan APBD TA 2020 ini, lanjut gubernur, selain merencanakan program, kegiatan dan anggaran dalam rencana kerjanya, organisasi perangkat daerah (OPD) juga melakukan penyesuaian anggaran dalam rangka penanganan Covid 19, serta penguatan daya beli masyarakat, dan perekonomian daerah.

Ranperda tersebut, kata gubernur, disusun dengan perkiraan penerimaan yang lebih realistis, serta hati-hati, dan selanjutnya dialokasikan melalui belanja daerah yang memadai, untuk penanganan Covid 19, dengan mempertimbangkan sisa waktu tahun anggaran berjalan.

Adapun beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dilakukannya perubahan APBD Provinsi Maluku TA. 2020, jelas mantan Komandam Korps Brimob Polri ini, antara lain, pertama realisasi pendapatan daerah, sampai dengan akhir semester pertama, telah mencapai 48,46 persen.

Baca Juga :  Pemprov Maluku Terima DIPA dan TKDD Tahun 2021, Ini Rinciannya

Akan tetapi, sebut Murad Ismail, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pos-pos pendapatan, sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Kedua, terdapat kegiatan-kegiatan mendesak, yang perlu mendapat perhatian, untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 ini.

Ketiga, perlu dilakukan penyesuaian, sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah, terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan, dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2020, sehingga terjadi pergeseran anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada sebagian besar OPD.

Keempat, penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, yang tercermin dalam sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019, yang harus digunakan dalam perubahan APBD tahun 2020.

“Berdasarkan faktor- faktor tersebut, maka disusun garis besar Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 yaitu, dari sisi pendapatan daerah, pada APBD TA 2020, ditetapkan semula sebesar 3,37 triliun, pada perubahan APBD, berkurang menjadi 3,06 triliun atau turun 9,32 persen,” jelas mantan Kapolda Maluku ini.

Selanjutnya, jelas gubernur, pada bagian belanja daerah yang semula ditetapkan sebesar 3,37 triliun yang direncanakan, berkurang menjadi 3,19 triliun atau turun 5,23 persen.

“Dari gambaran perubahan pendapatan daerah tahun 2020 sebesar 3,06 triliun, jika dibandingkan dengan perubahan belanja daerah Tahun 2020, sebesar 3,19 triliun,
Maka terjadi defisit anggaran sebesar, 131,17 milyar rupiah, dari semula surplus 7 milyar rupiah pada APBD Tahun 2020,” jelas gubernur.

Baca Juga :  Sambangi Kota Dobo, Gubernur Maluku Serahkan Aneka Bantuan, Termasuk Pendidikan Ini

Untuk pembiayaan daerah, yang merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, jelasnya, dapat digambarkan yaitu, pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah tahun 2020, yang semula diperkirakan sebesar 6,70 milyar.

Namun berdasarkan hasil audit BPK, terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019, dianggarkan menjadi 163,93 milyar atau naik 2.346 persen.

Sedangkan pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah, semula ditetapkan sebesar 13,70 milyar, pada perubahan APBD menjadi 32,80 milyar, atau naik 139,42 persen.

“Dari gambaran perubahan pembiayaan tersebut diatas, kata gubernur, maka terdapat pembiayaan netto sebesar 131,17 milyar,” ujarnya.

“Dengan demikian, maka defisit rancangan peraturan daerah, tentang perubahan APBD TA. 2020 sebesar 131,17 milyar, dapat ditutupi oleh pembiayaan netto juga sebesar 131,17 milyar, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi nihil,” sambung gubernur.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2020 oleh Sekda Maluku Kasrul Selang kepada Dewan.

Penulis: Kate Mailoa

News Feed