oleh

Perjuangkan Hak Rakyat Penerima BST, Legislator PDIP Ini Desak Cairkan Dana Kelurahan

Kawangkoan, Fajarmanado.com — Keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai (BST) Kemensos terdampak ekonomi coronavirus disease atau Covid 19, masih banyak yang tercecer di Kabupaten Minahasa.

Ketua Komisi III DPRD Minahasa, Drs. Dharma Patria Palar mengatakan, masalah ini susah berkali-kali dikoordinasikan dengan Asisten Pemerintahan dan Kesra Minahasa, Dr. Denny Mangala, MSi dan Kepala Dinas Sosial, Denny Tualangi, SE.

“Pemkab harus menseriusi persoalan ini. Jangan dianggap sepele karena sudah memunculkan kecemburuan dan polemik di tengah masyarakat,” kata legislatif PDI Perjuangan Minahasa ini menjawab Fajarmanado.com, Jumat (28/5/2020).

Masalah adanya nama KPM BST yang hilang dari daftar ketika disahkan Kemensos, terjadi di hampir semua desa dan kelurahan di Minahasa. Baik dalam daftar nama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non DTKS.

“Di desa saya saja, Desa Kiawa Satu (Kecamatan Kawangkoan Utara) ada lima yang hilang. Mereka adalah pengganti lima nama sesuai hasil verifikasi dan validasi,” ujarnya.

Di Kelurahan Sendangan Selatan, Kecamatan Kawangkoan, DTKS yang diverifikasi dan validasi (Verval) ada 47. Endingnya, hanya 35 nama yang dipanggil dan menerima BST melalui Kantor Pos. Tidak ada pula yang ditransfer melalui rekening BRI.

“Di antara nama penerima yang muncul, ada dua yang sudah meninggal dan satu yang sebetulnya sudah diganti melalui Verval,” ujar Dharna, legislator PDI Perjuangan Minahasa pilihan rakyat tiga periode ini.

Baca Juga :  Dipimpin Fatoni, Sekkot Harold Hadiri Rakor Pilkada 2020 dan Penanganan Covid 19

Kepala Dinas (Kadis) Sosial, Denny Tualangi, SE mengatakan, pihaknya mengirim calon penerima BST Kemensos sesuai DTKS yang diverval dan non DTKS berdasarkan kuota setiap 227 desa dan 43 kelurahan di daerah Toar Lumimuut ini.

“Kami usulkan semua sesuai data. Saya juga bingung kenapa yang muncul masih tidak sesuai usulan. Makanya, berkali-kali kami minta kepada desa dan kelurahan, kemudian disusul ulang,” jelasnya ketika berbincang-bincang dengan Dharma dan sejumlah wartawan di Kantor Camat Kawangkoan, siang itu.

Menurut Dharma, adanya nama KPM BST yang tercecer ini di desa-desa dapat dipastikan diatasi. Mereka bisa dialihkan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

“Desa ada Dana Desa dengan program BLT. Tapi, bangaimana dengan masyarakat di Kelurahan. Dana Kelurahan pun sampai sekarang belum ada juknis,” ketus Dharma, yang juga anggota Pansus Covid 19 DPRD Minahasa ini.

Untuk itulah, Dharma memaparkan bahwa dirinya terus getol mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa supaya mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk secepatnya menurunkan Juknis Dana Kelurahan.

“Jangan sampai terjadi seperti tahun 2019 lalu. Hanya setengah yang bisa kita dicairkan. Rugi sekali kita. Terutama masyarakat di 43 kelurahan di Minahasa. Hak rakyat harus diberikan semua,” ketusnya.

Baca Juga :  39 Positif Covid, Termasuk 4 Wartawan di Sekretariat DPRD Maluku Masih Jalani Isolasi

Dharma juga mendesak Pemkab Minahasa ikut memperjuangkan agar Dana Kelurahan tahun 2020 ini dapat digunakan pula untuk penanganan dampak ekonomi pandemi Covid 19, termasuk melalui BLT.

“Kalau pemanfaatan Dana Kelurahan tahun ini bisa seperti Dana Desa, maka nama-nama dalam DTKS dan non DTKS yang masih tercecer untuk menerima BST dapat dialihkan sebagai KPM BLT Kelurahan,” paparnya.

Dharma memprediksi Kemensos tidak akan menambah lagi KPM BST meskipun nama-nama yang tercecer diusulkan kembali Dinas Sosial Minahasa.

“Jadi saya sangat berharap, Dana Kelurahan secepatnya bisa dicairkan dengan Juknis mirip Dana Desa sehingga dapat juga digunakan untuk BLT,” imbuhnya.

Menurur Dharma,  semua nama yang masuk daftar usulan KPM BST, harus diupayakan menerima bantuan karena sudah terlanjur diumumkan ke publik dan dimintai berkas, KTP dan Kartu Keluarga. Malah, ada yang rumah mereka sudah ditempeli stiker penerima BST.

“Di desa, solusinya ada. Mengalihkan mereka yang namanya tercecer sebagai penerima BLT Dana Desa,” ujar Dharma.

“Di kelurahan, tentu hanya Dana Kelurahan yang jadi solusinya,” tandas pria familiar, yang siang itu menyerahkan bantuan 120 kilogram beras melalui Posko Bantuan Terdampak Covid 19 Kawangkoan.

Penulis: Herly Umbas

News Feed