oleh

144 Penerima BST Mulai Mencairkan Rp600 Ribu di Kantor Pos

Kawangkoan, Fajarmanado.com — Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial (Kemensos) mulai dicairkan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kantor Pos Kawangkoan, Jumat (15/5/2020).

Namun, tercatat baru 144 KPM yang tersebar di lima dari enam kelurahan dan tiga dari empat desa di Kecamatan Kawangkoan yang bisa menerima bantuan sosial (Bansos) pemerintah terdampak ekonomi pandemi Covid 19 di Kecamatan Kawangkoan untuk bulan pertama, April 2020.

Ratusan calon KPM BST lainnya, belum jelas nasibnya. “Saya juga bingung, kenapa justru nama-nama yang diusul menyusul yang sudah disetujui menerima BST,” komentar Camat Kawangkoan, Eightmi Yohanna Moniung, SH kepada Fajarmanado.com, Jumat (15/5/2020).

Persoalan ini, katanya, terangkat dalam rapat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, siang tadi. “Semua yang sudah masuk daftar penerima BST akan terus diperjuangkan,” katanya.

Data KPM BST yang diperoleh dari Kantor Pos Kawangkoan, ke 144 yang telah berhak bansos pemerintah ini tersebar di Desa Tondegesan Satu 38 orang, Kelurahan Sendangan Selatan 23, Kelurahan Kinali Satu 22, Kelurahan Sendangan 20, Desa Tondegesan Dua 16, Desa Tondegesan 14, Kelurahan Kinali 7 dan Kelurahan Uner Satu 4 orang.

Sementara, Kelurahan Sendangan Tengah dan Desa Kanonang Tiga tak ada satu pun nama penerima BST yang muncul.

“Wah.. Masakan begitu. Kalau data penerima susulan kami, ada 21 orang yang kami ajukan. Sedangkan jatah DTKS ada 14 orang. Kenapa tidak ada satu orang pun penerima yang disetujui,” ketus Ketua LPMK Sendangan Tengah, Drs. Eddy Ruata.

Seperti diketahui, ketika Presiden Jokowi menyetujui penyaluran BST bagi keluarga terdampak ekonomi pandemi virus corona, Dinas Sosial (Dinsos) Minahasa menyerahkan kuota melalui daftar KPM BST ke semua 227 desa dan 43 kelurahan.

Daftar nama yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tersebut kemudian diminta untuk diverifikasi dan validasi melalui forum musyawarah khusus di desa dan kelurahan.

Nama-nama yang tidak layak sebagai penerima bansos pemerintah, seperti perangkat desa, ASN, pensiunan dan atau yang punya pendapatan tetap bulanan dan ekonominya telah mapan, dicoret dan diganti dengan orang lain yang dianggap lebih layak.

“Tapi endingnya, nama-nama pengganti tidak dimunculkan oleh Dinas Sosial,  padahal sesuai petunjuk, nama-nama mereka sudah diumumkan melalui pengeras suara dan ditempel di kantor kelurahan. Makanya, nama mereka kami usulkan kembali,” paparnya.

Penulis: Herly Umbas

News Feed