Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Sukses, Pembahasan Pemkab dan DPRD Terkait BPJS Kesehatan di Mitra

Sukses, Pembahasan Pemkab dan DPRD Terkait BPJS Kesehatan di Mitra

Ratahan, Fajarmanado.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra), sukses melakukan pembahasan bersama soal perpanjangan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk tahun 2020 ini.

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Mitra David Lalandos, pada pembahasan tersebut Pemkab menyampaikan alasan tak diperpanjangnya lagi kerja sama tersebut, akibat adanya Perpres 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan, yang salah satunya berkaitan dengan kenaikan iuran.

“Anggaran jaminan kesehatan daerah yang disiapkan Pemkab tidak mencukupi. Karena pada saat APBD disahkan, hitungan iurannya sebelum kenaikan,” katanya.

Menurut David, jika harus membayar iuran setelah kenaikan maka dana yang harus disiapkan Pemkab berjumlah Rp 22 miliar, sedangkan anggaran di APBD hanya Rp 16 miliar untuk mencover sekira 51.000 orang kepesertaan.

“Meski dari kebijakan Pemkab berupaya agar seluruh masyarakat di Minahasa Tenggara, tapi anggaran harus diakui tidak mencukupi,” jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkan David, saat ini Pemkab mempunyai skema agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal dari pemerintah dengan anggaran Rp 16 miliar.

“Kami mempunyai skema untuk menjalin kerja sama dengan sejumlah rumah sakit. Selain itu akan meningkatkan pelayanan serta sarana prasarana di 13 puskesmas yang sudah terakreditasi, di mana 8 di antaranya telah memiliki fasilitas rawat inap,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemkab juga akan memaksimalkan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mitra Sehat yang mulai melakukan pelayanan.

Sementara itu langkah strategis jangka pendek dari Pemkab, menurut dia, yakni mensosialisasikan kepada masyarakat agar memanfaatkan Puskesmas di setiap kecamatan, serta memaksimalkan setiap dokter yang ada di Minahasa Tenggara.

Seperti diketahui berdasarkan Peraturan presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pada Pasal 34, iuran kelas 3 yang menjadi tanggungan kepesertaan Pemkab dalam Jamkesda mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Sementara itu Ketua DPRD Mitra Marty Ole mengungkapkan, permasalahan BPJS Kesehatan khususnya dalam kepesertaan Jamkesda sangat kompleks, sehingga perlu ada solusi cepat.

“Memang jika memperhatikan anggarannya, bisa saja hanya tercover enam bulan. Kalau hanya dipilih siapa yang akan ditanggung nantinya juga pengaturannya bisa bermasalah,” kata Marty.

Dia mengakui kebijakan Universal Health Coverage (UHG) merupakan kebijakan dari kepala daerah, agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, namun harus memperhatikan kecukupan anggaran.

“Harus dibedakan juga, kalau program Jamkesmas itu merupakan kewajiban, sedangkan UHC merupakan kebijakan dari bupati. Tapi harus dilihat dari sisi anggaran,” katanya.

Memperhatikan kondisi yang ada saat ini, menurut Marty pihak legislatif mendukung semua kebijakan dari eksekutif dalam upaya menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan dengna segala mengambil langkah strategis ke depannya.

Penulis : Didi Gara

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses