oleh

Belum Pecat 275 ASN Koruptor, Ini Sikap Mendagri kepada 11 Gubernur dan 92 Bupati/Wali Kota

Jakarta, Fajarmanado.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo gerah dengan sikap ‘kumabal’ 11 gubernur bersama 92 bupati/wali kota karena belum memecat aparatur sipil negara (ASN) koruptor.

Mendagri dikabarkan telah melayangkan surat tertulis pertama kepada 11 gubernur, 80 bupati dan 12 Wali Kota agar dalam waktu 14 hari segera melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi.

“Per 1 Juli sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada Kepala Daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari ini,” kata Plt. Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Menurut Akmal, ada sebanyak 2.357 ASN yang harus dikenakan sanksi PTDH. Tercatat, 2.259 ASN berada di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda).

Namun hingga akhir Juni 2019, masih ada sebanyak 275 ASN yang belum diproses oleh Penajabat Pembina Kepegawaian (PPK). Mereka tersebar di 11 provinsi, 80 kabupaten dan 12 kota.

“Kebanyakan ASN berkasus korupsi ada di lingkungan Pemda. Hingga kini masih ada 275 ASN yang belum diproses PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Rinciannya 33 ASN di Provinsi, 212 ASN di Kabupaten dan 30 ASN di Kota,” terang Akmal, seperti dilansir dari Setkab.go.id, Rabu siang tadi.

Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, katanya, pemberhentian PNS atau ASN tidak dengan hormat, dikenakan bagi ASN yang berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain.

Editor : Herly Umbas

News Feed