Jakarta, Fajarmanado,com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta di tahun politik 2018 ini seluruh Menteri Kabinet Kerja tetap fokus bekerja, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan.
Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) awal Tahun Anggaran 2018 didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1/2018) siang tadi.
Presiden mengingatkan, kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia semakin tinggi karena melihat apa yang sudah dikerjakan, baik reformasi perizinan, deregulasi, maupun perbaikan dalam kemudahan berusaha.
“Terakhir kita tahu semuanya, Fitch Rating’s mengumumkan peningkatan peringkat dari yang sebelumnya BBB menjadi BBB dengan outlook stabil,” ujar Presiden Jokowi.
Faktor utama yang memicunya, menurut Presiden, adalah upaya Indonesia untuk terus meningkatkan ketahanan ekonominya terhadap guncangan, baik berupa guncangan eksternal dan secara konsisten kita terus bisa menjaga stabilitas itu.
“Apa yang sudah kita kerjakan pada tahun lalu harus kita perbaiki terus di 2018 ini,” tegas Presiden Jokowi.
Yang kedua, untuk upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), menurut Presiden, pada September 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen, turun 0,52 pesen jika dibandingkan pada bulan Maret 2017, yaitu sebesar 27,77 juta orang.
“Angka ini juga berkurang dibandingkan dengan September 2015 yang mencapai 11,13 persen dan 10,70 pada September 2016,” ungkap Presiden.
Meski demikian, Jokowi menekankan, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, baik di perdesaan maupun di perkotaan.
Presiden juga meminta jajarannya untuk terus menekan angka kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Oleh karena itu, angka inflasi dan stabilitas harga bahan-bahan pokok dimintanya untuk terus dikendalikan.
“Program rastra dan program bantuan pangan nontunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun juga harus segera dijalankan secara tepat waktu dan sasaran,” ia menambahkan.
Presidenmengingatkan pula agar angka inflasi, stabilitas harga-harga bahan pokok terus dikendalikan. Kemudian program Rastra (beras sejahtera). Katanya, program bantuan pangan non tunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera disalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Selain itu, juga program Cash for Work baik melalui skema Dana Desa ataupun melalui program padat karya di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Presiden meminta harus segera dikerjakan.
“Saya juga mendapat laporan dari Menteri Keuangan bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan pada bulan Januari ini. Dan seharusnya dana ini sudah bisa langsung dieksekusi untuk mendukung program cash for work,” paparnya.
Lebih lanjut, di tahun 2018 ini, Kepala Negara menyebut bahwa pemerintah sudah harus mulai memikirkan upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan perluasan program padat karya. Terkait dengan program padat karya, Menteri Keuangan melaporkan bahwa anggaran untuk itu sudah dapat dicairkan di bulan ini.
“Seharusnya dana ini bisa langsung dieksekusi untuk mendukung program-program cash for work,” tuturnya.
Adapun soal peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM, sebagaimana diketahui bersama, Indonesia akan memiliki bonus demografi di mana usia produktif akan jauh lebih banyak membanjiri dunia kerja.
Untuk itulah, diperlukan adanya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka agar dapat bersaing dan terserap di dunia industri.
“Kita harus terus memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja kita agar menjadi tenaga yang terampil dan terlatih sehingga bisa terserap semuanya oleh industri-industri kita,” tandas Jokowi.
Peningkatan keterampilan tersebut, menurut Presiden, harus terhubung dan sesuai dengan kebutuhan industri kita saat ini. Tak kalah pentingnya, peningkatan keterampilan SDM tidak boleh melupakan angkatan kerja yang telah ada saat ini di mana mayoritas berasal dari kalangan pendidikan SD dan SMP.
“Harus terus kita upgrade dan tingkatkan kompetensinya. Misalnya melalui program pelatihan kerja, pemagangan, dan sertifikasi yang baru kita mulai tetapi perlu kita perluas sesuai kebutuhan industri kita,” kata Presiden.
Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat mengeksekusi program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan. Semua kebiasaan-kebiasaan lama yang menyusahkan diri sendiri dan bersifat monoton dimintanya untuk ditinggalkan.
“Kita jadikan tahun 2018 itu betul-betul sebuah kerja yang dimulai sejak awal sehingga kita harapkan sekali lagi kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan bisa kita tuntaskan,” ujarnya, seperti dikutip melalui rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, sore tadi.
Terpatau hadir pada Sidang Kabinet Paripurna itu, diantaranya, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Tampak hadir, juga Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendes dan PDTT Eko Sandjojo, Mendag Enggartiasto Lukita, MenkesNila F. Moeloek, Menhub Budi K. Sumadi, Menristek dan Dikti M. Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri PANRB Asman Abnur, Mendikbud Muhadjir Effendy, Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian.
Editor : Herly Umbas
