Manado, Fajarmanado,com – Setelah diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Desember 2017, Gubernur Dondokambey SE menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 kepada 15 kabupaten kota se Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Jalan 17 Agustus Manado, Selasa (12/12/2017) tadi.
Selain itu, Gubernur Olly menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Integrasi Jamkesda Kabupaten Kota dengan BPJS Kesehatan.
Provinsi Sulut bersama 15 kabupaten kota di wilayah pemerintahannya sendiri menerima DIPA 2018 bernilai total sebesar Rp14,03 triliun lebih. Sebesar Rp 2,56 triliun lebih di antaranya untuk Pemprov Sulut. Lainnya, dibagi kepada 15 kabupaten kotan.
Terbanyak, diperoleh Kabupaten Minahasa yakni sebesar Rp1,08 triliun, terkecil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang hanya Rp559 miliar.
Rinciannya, Kabupaten Minahasa Rp1,08 triliun lebih, Kota Manado sebesar Rp964 miliar lebih, Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Rp 952 miliar lebih, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Rp929 miliar lebih.
Selanjutnya, Kabupaten Sangihe Rp822 miliar lebih, Kota Bitung Rp802 miliar lebih, , Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 796 miliar lebih, dan Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Rp787 miliar lebih.
Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Rp679 miliar lebih, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Rp662 miliar lebih, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang, Biaro (Sitaro) Rp630 miliar lebih dan Kota Kotamobagu Rp606 miliar lebih
Sementara tiga daerah yang memperoleh DIPA terkecil, adalah, Kota Tomohon sebesar Rp 588 miliar lebih, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Rp570 miliar lebih dan Kabupaten Bolselsebesar Rp 559 miliar lebih.
Dalam sambutan penyerahannya, Gubernur Olly mengatakan dalam rangka menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan meningkatkan kualitas bagi peserta JKN di daerah,maka diadakan Perjanjian Kerjasama Integrasi jamkesda pemerintah kabupaten kota dengan BPJS kesehatan.
“Saya minta Bupati Walikota ,agar segera mengambil langkah sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 untuk secepatnya memastikan pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan program jaminan kesehatan,” pinta Olly.
Mengenai DIPA yang diserahkan, Gubernur berharap di tahun 2018 bisa bersama -sama memaksimalkan anggaran yang ada untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang ditergetkan pada angka 6,2%, laju inflasi provinsi 5%, pendapatan perkapita 37 juta/kapita, IPM berada pada 70,8 Indeks Gini, 0,39 dan tingkat kemiskinan 8,2% serta tingkat pegangguran di angka 6, 75%.
“Untuk itu, kita semua harus mampu memperbaiki kualitas anggaran, pimpinan daerah harus mengerti manjemen keuangan, dan harus memperkuat sinkronisasi keterpaduan, sinergitas antar kegiatan,” ujar Gubernur Oly.
Gubernur juga mengingatkan supaya melakukan perancanaan dan penganggaran yang fokus, penggunaan anggaran tidak diarahkan pada banyaknya kegiatan pendukung tapi arahkan pada kegiatan inti, hingga hasil fisiknya bisa nampak di mata publik.
“Dan lakukan efisiensi belanja operasional, belanja pegawai , perjalanan dinas, honor kegiatan.dan rapat-rapat,” tandas Gubernur Olly.
Gubernur pun menyatakan keyakinannya apabila semua anggaan diimplementasikan pada berbagai hal positif maka tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bumi Nyiur Melambai akan dicapai bersama.
Tampak hadir pada acara tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Drs Steven Kandouw, Forkopimda Sulut, para bupati dan wali kota, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut Sulaimansyah, dan Deputi Direksi Bafan Penyelengaraan Jaminan Sosial Kesehatan Ibu Lusa Nurena SE, MM.
Editor : Herly Umbas
