Jakarta, Fajarmanado.com – Setiap media pemberitaan di tanah air minimal harus terdaftar dan terverifikasi di Dewan Pers Indonesia. Dari ribuan media cetak dan elektronik yang terbit dan beredar sampai saat ini ternyata baru 800-an yang dinilai layak, termasuk 60 dari Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

“Dari daftar yang telah kami verifikasi administrasi Fajarmanado.com sudah masuk. Ini, ada di nomor urut 57,” kata Aldo Edward, staf Bidang Verifikasi Dewan Pers kepada Fajarmanado.com di Kantor Dewan Pers, Lantai 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (03/08/2017), siang.

Fajarmanado.com tercatat terverifikasi administrasi pada tanggal 17 April 2017. “Media-media yang diverifikasi administrasinya ini, selain telah memenuhi semua syarat administrasi, mulai badan hukum,  penanggungjawa sampai alamat kantor yang jelas, juga kami pantau secara rutin selama enam bulan setelah didaftar dan lengkap administrasinya,” ujarnya.

Selang masa pemantauan tersebut, disamping harus diterbitkan rutin, lanjut Edward, semua materi berita-berita yang dipublikasikan mesti memenuhi semua unsur dalam undang-undang pers tahun 2009, kode etik jurnalistik yang tidak mengandung hoax atau kabar bohong, menebar kebencian, provokatif dan unsur SARA.

“Dewan Pers rutin melakukan pemantauan. Tak heran, ada media yang sudah sangat lama didaftar belum juga masuk daftar terverifikasi administrasi,” papar pria familiar ini, namun enggan menyebut jumlah dan nama-nama media dimaksud.

Tak mengherankan pula, Edward mengakui jika dari ribuan media publik yang ada sampai saat ini baru 800-an yang berhasil lolos verifikasi administrasi. Bahkan, jumlah yang lolos verifikasi aktual baru 87 media sampai akhir Mei 2017. “Umumnya media life steaming,” ungkapnya.

Disinggung soal perusahaan penerbitan, Edward menegaskan, harus berbentuk perseroan terbatas (PT). Badan Hukum (BH) PT itu pun hanya bisa menaungi atau meneritkan satu media, apakah cetak atau siber/online. “Tidak bisa satu perusahaan menerbitkan lebih dari satu media,” tegasnya.

Sementara itu, di daerah Sulut santer dikabarkan masih ada media, terutama online yang masih diterbitkan oleh perusahaan berbentuk CV dan ada juga satu perusahaan yang menerbitkan lebih dari satu media.

“Bukan cuma itu. Ada online yang mulai dari pemimpin perusahaan, pemimpin redaksi sampai reporter, satu orang, tapi bisa menjalin kontrak dengan pemerintah daerah,” ungkap sumber dari salahsatu perusahaan hosting.

Menanggapi hal ini, Edward mengatakan, Dewan Pers belum masuk sampai ke ranah kontrak atau kerjasama media dengan pemerintah daerah (Pemda). Ia mengaku jika hal tersebut tengah dikomunikasikan dengan instansi terkait, termasuk dengan BPK RI.

“Sampai saat ini belum ada aturan soal itu. Dewan Pers masih sampai sebatas menghimbau saja,” ujarnya, sembari menambahkan, “Nantinya akan sampai ke sana. Sementara dikomunikasikan pimpinan dengan departemen dan badan terkait.”

Selengkapnya baca di : http://dewanpers.or.id/perusahaan

Penulis/Editor : Jefry Th Pay

News Feed