Jakarta, Fajarmanado.com – Konflik sosial sangat rentan terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
Apalagi jika tidak ditangani sejak dini, dampaknya akan sangat berbahaya. Untuk itu, pemerintah selalu berusaha agar konflik sosial tidak terjadi. Rabu (15/3) tadi, Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow (JWS) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TTPKS) Tahun 2017 yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta. Rakornas tersebut dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo.
Dalam momentum tersebut Kumolo berharap agar melalui Rakornas tersebut, bisa terbangun ksepahaman dan keterpaduan visi, misi dan strategi dalam mengantisipasi dan menangani konflik sosial. “Selain itu, hendaknya terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sehingga pembangunan di negeri ini bisa terlaksana sesuai rencana tanpa adanya konflik sosial,” ujar Mendagri.
Selain itu, Mendagri juga menekankan kepada seluruh komponen bangsa untuk memperkuat koordinasi dalam daerah, baik sesama instansi dan lembaga. “Pelibatan tokoh agama dalam menangani konflik sosial sangat besar dampaknya. Karena itu tokoh-tokoh agama memang harus dilibatkan. Disamping itu, pembinaan pengawasan integritas penyelenggara pemerintahan daerah wajib dilakukan untuk mewujudkan kondisi keamanan nasional dan daerah,” jelasnya. “Sehingga setiap kerawanan di daerah, baik kerawanan konflik, narkoba, bencana, dapat segera terdeteksi dan diatisipasi,” sambungnya.
Rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur, Bupati, Walikota, Kaban Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pangdam, Kasi Intel Kodam, Kejati, Kabinda, Karo Ops dan Dir Intel Polda se-indonesia.
Bupati Minahasa yang didampingi Kaban Kesbangpol Jorry Gumansing mengatakan kalau masyarakat harus bahu-membahu menjaga stabilitas keamanan. Terlebih dalam penanganan konflik sosial. “Ini dibutuhkan kerjasama yang baik lintas instansi. Termasuk juga masyarakat. Untuk itu saya mengajak seluruh komponen di Kabupaten Minahasa khususnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan menekan terjadinya konflik serta bekerjasama dalam penanganan jika terjadi konflik sosial,” ujar JWS.
(fis)
