oleh

Sampah Pemilu dan Pilkada Jadi Sorotan di Sulut

Manado, Fajarmanado.com – Sampah-sampah Pemilu yang muncul pada saat penyelenggaraan Pilpres, Pileg dan Pilkada, menjadi sorotan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup.

Bahan-bahan kampanye, seperti stiker, baliho, kertas pencoblosan, alat peraga, kotak suara, formulir-formulir dan penggunaan BBM, selalu mewarnai di masa Pemilu Presiden (Pilpres) Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada).

“Apa ada hubungan penyelenggaraan Pemilu bagi kelestarian lingkungan hidup? Apakah dalam kampanye pemilu, isu lingkungan hidup menjadi visi, misi, program parpol, caleg ataupun calon eksekutif? Ini menjadi bahan pertanyaan untuk didiskusikan,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut, Herwyn Malonda, kepada Fajarmanado.com, di Manado, Minggu (05/03).

Menurut dia, pemasangan APK (alat peraga kampanye) dan penyebaran bahan kampanye saat ini tampaknya belum memperhatikan masalah Lingkungan Hidup. Apa dampak bagi lingkungan terhadap pembuangan bahan kampanye, masih perlu dipikirkan.

“Yang perlu dipertimbangkan, bagaimana bahan-bahan sosialisasi kampanye dan perlengkapan pungut hitung dapat didaur ulang dan juga yang ramah lingkungan,” tutur Malonda.

Dengan menggunakan e-voting (elektronik voting/pemungutan suara elektronik) atau e-recapitulation (rekapitulasi elektronik), tambahnya, apakah dapat menjamin hak-hak rakyat untuk menikmati Lingkungan Hidup yang sehat di masa mendatang? “Kita semua perlu mencari solusinya,” ujar Malonda lagi.

Baca Juga :  Pekerjaan Jembatan Berbanderol 17 Miliar Diduga Bermasalah, LP3-Sulut Desak PUPR Provinsi Putuskan Kontrak PT. Samerot Tri Putra

Sementara itu, komisioner KPU Sulut, Vivi George, mengungkapkan, pada prinsipnya, setelah selesai Pemilu, semua logistik yang digunakan perlu diatur dalam regulasi agar dimusnahkan atau didaur ulang.

“Pihak pengusaha melirik itu dari orientasi bisnis menjadi peluang besar bila akan didaur ulang. Kesimpulannya mengurangi dampak lingkungan. Bahan kampanye yang diturunkan selain petugas dari pemerintah, sangat membantu pekerja harian untuk mendapatkan income, untuk mencegah pengangguran,” jelas Vivi.

Menurut dia, ada korelasi pemilu dengan lingkungan hidup,karena penyelenggara harus punya wawasan lingkungan juga.

“Secara regulasi diatur untuk persiapan debat publik bagi paslon memberikan pandangan, dan salah satu isu adalah lingkungan, dalam program nyata saat memaparkan visi misi. Penyelenggara juga menghadirkan pakar lingkungan sebagai panelis,” tambah Vivi.

Ferry Daud Liando, akademisi Unsrat, juga menambahkan, penyelenggara Pemilu itu hanya pelaksana teknis sehingga sulit menghubungkan antara penyelenggara dengan pelestarian lingkungan hidup.

Isu lingkungan hidup, katanya, lebih pada substansi, seperti dalam visi misi calon.

“Misalnya, adakah caleg atau calon kepala daerah memberi perhatian khusus pada lingkungan hidup. Kemudian, sejauh mana keterlibatan LSM yang bergerak pada isu lingkungan hidup mengawal kemenangan caleg/cakada itu. Serta adakah ketertarikan pemilih pada caleg/cakada dan kemudian memilihnya saat di TPS terhadap calon yang peduli dgn isu lingkungan hidup,” kata Liando.

Baca Juga :  Pekerjaan Jembatan Berbanderol 17 Miliar Diduga Bermasalah, LP3-Sulut Desak PUPR Provinsi Putuskan Kontrak PT. Samerot Tri Putra

Namun demikian, tambahnya, bukan berarti penyelenggara tidak bisa memiliki kepedulian soal itu.

Paling tidak, kata dia, terdapat empat hal, yaitu, pertama, mewajibkan tema lingkungan dalam setiap debat calon kepala daerah. Kedua, melarang pemasangan APK di pohon. Ketiga, melarang penggunaan baliho jenis plastik karena merusak lingkungan usai di gunakan.

“Dan keempat, mewajibkan para tim sukses membawa kantong sampah pada saat kampanye untuk pengumpulan sampah usai kampanye, yang dilengkapi kendaraan tempat sampah,” paparnya.

Pemerhati lingkungan, Edwin Wantah, juga menambahkan, isu lingkungan saat ini harus masuk dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pada penyelenggaraan pemilu.

Solusi konkretnya, lanjutnya, isu lingkungan bukan hanya sebagai wacana dan sebatas membangun literasi lingkungan dan kaitannya dalam seluruh aktifitas tahapan pemilu, tetapi wajib dan harus dapat diimplementasikan dalam semua tahapan.

(jeffry)

News Feed