Amurang, Fajarmanado.com – Kabar tak sedap mengenai jual beli jabatan pasca pelantikan 634 pejabat eselon II, III dan eselon IV jajaran Pemkab Minsel pada akhir tahun 2016, kini kian ramai dibicarakan. Pro-kontra pun tak terelakkan.
Beragam tanggapan mencuat di media sosial dan media online maupun surat kabar lokal Sulawesi Utara (Sulut). Bahkan, muncul pernyataan anggota DPRD Minsel yang berniat memanggil hearing, setidaknya Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) setempat.
Ketua Umum PAMI Perjuangan Noldy Pratasis menegaskan, isu jual beli jabatan tak pantas ditanggapi oleh pihak DPRD Minsel. Bisa saja isu ini sengaja dihembuskan oleh oknum tertentu seiring ramainya pemberitaan akhir-akhir ini KPK menangkap oknum Bupati Klaten.
“KPK berada di mana-mana. Toch kalau pun ada jual beli jabatan, laporkan saja kepada pihak berwajib disertai barang bukti. PAMI Perjuangan pasti akan membackup penuh,” katanya kepada Fajarmanado.com melalui jaringan telepon, Jumat (6/1/2017), petang ini.
Pratasis menilai, kabar jual beli jabatan di Minsel hanya sebatas isu murahan dari oknum tertentu sebagai bentuk kekecewaan karena tidak terakomodir masuk ‘kabinet’ pemerintahan Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE dan Wakil Bupati Franky Donny Wongkar, SH (CEP-FDW).
“Isu murahan seperti ini tidak pantas ditanggapi oleh Dewan, jika dewan paksakan untuk hearing, ini akan permalukan citra DPRD Minsel sendiri,” ujar aktivis asal Tareran, Minsel ini.
Ia mengingatkan DPRD harus bijak dalam menyikapi suatu persoalan, apakah hanya sebatas isu atau benar-benar terjadi dan didukung bukti-bukti konkret.
“Bukan hanya mendengar begitu saja, harus dijelaskan siapa pelapor dan buktinya ada atau tidak. Jangan langsung berkomentar, hanya membuat situasi makin gaduh saja,” katanya.
Menurutnya, sebagai wakil rakyat yang ditokohkan, setiap anggota legislatif harus menempatkan diri pada posisi yang tepat untuk menyejukkan suasana, bukan asal saja menanggapi suatu persoalan tanpa dasar dan pertimbangan matang sehingga berimbas semakin membuat kegaduhan.
“Banyak persoalan lain yang lebih penting dibahas DPRD Minsel, salahsatunya kamar hotel fiktif. Ini permasalahan serius karena berbicara uang rakyat,” tandas pengusaha sukses di Jakarta dan Bekasi ini.
Pratasis menilai, pengisian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) baru di Minsel benar-benar mengedepankan profesionalisme dan kinerja para pejabat selama ini berdasarkan kajian Baperjakat.
“Tak ada kesan dipengaruhi oleh sikap like and dislike atau the like man on the raight job, tetapi the raigth man on the raight job,” papar Pratasis.
Untuk itulah, lanjut dia, tak heran banyak orang dekat bupati dan wakil bupati, bahkan dikenal masuk tim sukses pada Pilkada 2015 lalu, tidak terakomodir pada jabatan sesuai keinginan mereka dalam struktur OPD baru “kabinet” CEP-FDW.
Sikap CEP-SDW ini, kata Pratasis, adalah cerdas dan bijak untuk mewujudkan pemerintahan Minsel sebagai pelayan rakyat untuk memuaskan masyarakat yang mereka pimpin.
Pratasis menyakini “kabinet baru” CEP-SDW ini akan membuat Minsel semakin cepat membangun dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.
“Mari kita dukung bersama-sama, biarkanlah mereka bekerja. Kalau ada yang kurang, mari kita bersama-sama pula mengkritisinya dengan memberikan alternatif solusi yang tepat,” pungkas pria familiar ini.
(andries/ely)
