oleh

Pemkot Tomohon Terus Sosialisasi Perundang-Undangan

Tomohon, Fajarmanado.com – Pemerintah Kota Tomohon kembali melakukan sosialisasi perundang-undangan kepada perangkat daerah di Aula Lantai 3 Kantor Walikota Tomohon, Selasa (6/12)

Sosialisasi kali ini berkaitan dengan Kajian Peraturan Perundang-undangan  yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Kepala Bagian Administrasi Organisasi Ir Themry Lasut MAP diwakili Kepala Sub Bagian Kelembagaan Silvana Poluan SE dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada jajaran pemerintahan daerah.

Namun sosialisasi ini, lanjutnya, lebih fokus pada bagaimana menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ronni Lumowa SSos MSi mengatakan, kegiatan ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Tomohon.

Baca Juga :  Wawali Buka Sosialisasi Permendagri No.77 Tahun 2021

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah mengamanatkan agar dalam pembentukan perangkat daerah, haruslah sesuai dengan prinsip desain organisasi yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Menurut Lomuwa, dalam kaitannya dengan organisasi perangkat daerah, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menekankan bahwa kepala daerah dibantu unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang.

Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana adalah urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang diwadahi oleh dinas daerah.

Sedangkan unsur pelaksana merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi oleh badan daerah.

Baca Juga :  KPU Kota Tomohon Audiensi dengan Pemerintah Kota Tomohon

“Unsur penunjang ini, melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwadahi oleh inspektorat,” katanya.

Lumowa selanjutnya mengajak para peserta sosialisasi penataan perangkat daerah untuk senantiasa bersungguh-sungguh memahami dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh para narasumber.

“Dengan memperhatikan apa yang disampaikan nara sumber, maka pasti ada poin-poin penting yang dapat diterapkan dalam penyusunan tugas pokok dan fungsi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik dan lebih meningkat,” pungas Lumowa.

Tampil sebagai narasumber, antara lain, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut Farly R Kotambunan SE MSi, Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda Prov Sulut J Doodoh SH, Kasubag Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Biro Organisasi Setdaprov Anita H Wongkar SE MSi dan Kabag Ortal Setda Kota Tomohon Ir Themry Lasut MAP.

(prokla)

News Feed