Ambon, Fajarmanado.com–Ini warning bagi semua organisasi perangkat daerah (OPD), baik provinsi maupun kabupaten dan kota di Maluku.
Sesuai agenda komisi-komisi di DPRD Provinsi Maluku, dalam waktu dekat akan turun melakukan pengawasan realisasi program dan kegiatan OPD yang didanai APBN, APBD, dan sumber pembiayaan lain tahun anggaran 2024 di 11 Kabupaten dan Kota.
Karena itu, untuk memastikan proses pengawasan program dan kegiatan berjalan maksimal, Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat persiapan dengan mitra kerja yang membidangi ekonomi dan infrastruktur itu, di Kantor DPRD Malukilu, Kota Ambon, Senin, 17 Februari 2025.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra, ketika memimpin rapat mengatakan, proses pegawasan yang dilakukan pihaknya adalah semua program dan kegiatan fisik atau proyek dan non fisik.
“Jadi tidak semua program dan kegiatan di mitra fisik semua. Kalau di Biro Organisasi itu non fisik, jadi bukan fisik saja kita awasi,” kata Refra.
Anggota Komisi III lainnya, La Nyong berharap, program-program yang tangani disampaikan terperinci kepada pihaknya, mana saja program yang jalan dan tidak jalan,” pintanya.
Legislatif, lanjut dia, tidak berniat mencari-cari kesalahan. Kalau toch ada kendala, harus jelas apa penyebabnya. “Kalau tidak jalan misalnya, penyebabnya apa,” tanya politisi PDIP itu.
Tak hanya itu dia juga mengingatkan, soal hutang pihak ketiga yang tak kunjung dibayarkan.
”Nah, ini yang harus dibicarakan bersama. Jangan sampai terjadi persoalan kedepan. Eksekutif dan legislatif harus bersinergi berjalan bersama-sama,” tuturnya.
Sementara itu, Reza Mony menyakini sudah pasti laporan pimpinan OPD, program dan kegiatan yang ditangani semuanya akan lancar dan sesuai kondisi dilapangan.
“Tapi, kita pasti mendapat laporan dari masyarakat mana saja program dan kegiatan berjalan belum maksimal,” kilahnya.
[ketty mailoa]
