Ambon, Fajarmanado.com–Proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Blok Masela yang bernilai bernilai 19,8 miliar dolar AS (sekitar Rp285 triliun) ini dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2029.
Untuk itu, Proyek strategis nasional (PSN) yang berlokaso di Pulau Nustual, Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku ini, dikabarkan akan mulai digarap kembali tahun 2025 ini.
Hal tersebut telah disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton tidak menafikkan kabar ini.
Sayangnya, PSN yang diharapkan dapat mendukung ketahanan energi nasional ini, dinilai belum mampu mensejahterakan masyarakat terdampak, dalam hal penetapan harga jual tanah untuk pembangunan LNG di Blok Masela.
Masyarakat di Desa Lermatang menganggap, harga tanah yang ditetapkan terbilang murah. Hanya Rp14.000 per meter persegi untuk lahan seluas 28,9 hektare yang dibutuhkan.
Menyikapi hal tersebut, DPRD Maluku telah merencanakan untuk melakukan rapat bersama pihak terkait, baik itu pihak Blok Masela, Pemerintah Kabupaten setempat, Sekretaris Daerah Maluku didampingi Biro Hukum, serta Badan Pertanahan untuk membahas jeritan hati masyarakat terdampak pembangunan proyek LNG Blok Masela.
“Kami sudah mendapat surat masuk, keluhan dari masyarakat setempat terkait harga tanah yang ditetapkan oleh pihak Blok Masela. Oleh karena itu aspirasi dari masyarakat kita komisi I akan memanggil pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, untuk kita bicara terkait aspirasi dari masyarakat terkait harga tanah,” kata Solichin Buton kepada wartawan, Ambon, Jumat, 7 Februari 2025.
Sesuai rencana, kata Solichin, rapat bersama mitra akan berlangsung setelah pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku terpilih pada 20 Februari mendatang.
Rapat tersebut untuk mencari solusi sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Pastinya rapat dalam waktu dekat kita akan rapat secepatnya setelah pelantikan Gubernur,” ucapnya.
Sebagai wakil rakyat, aa menilai penetapan harga tanah untuk proyek yang menelan anggaran ratusan ribu triliun terbilang kecil. Hal ini yang harus dibicarakan untuk mencapai harga kepantasan yang disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
“Tentunya harapan kami, kita memanggil untuk dibicarakan supaya ada jalan keluar solusi, terkait harga tanah yang dikeluhkan masyarakat, bahwa harganya murah,” tuturnya.
Ia berharap rapat nantinya dapat menghasilkan kesimpulan, yang nantinya dapat menguntungkan masyarakat setempat terdampak dari proyek yang nantinya akan menukung Ketahanan Energi Nasional.
[ketty mailoa]
