Fajarmanado.com, Tondano–Pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 Pilkada Minahasa 2024, Youla Lariwa Mantik, SH, MH dan Denni Rudi Kalangi (YLM–DRK) sudah punya konsep program jitu untuk mendorong petani di daerah Toar Lumimuut ini bangkit.
“Visi misi YLM–DRK untuk menjadikan petani Minahasa Keter, sudah ada penjabaran programnya. Bukan tiba saat, tiba akal atau akal-akalan,” komentar Ketua Tim Juru Kampanye (Jurkam) YLM–DRK, Erick Mingkid, SH kepada wartawan di Tondano, Sabtu (05/10/2024).
Erick, panggilan akrab Lawyer yang juga dikenal lekat sebagai aktivis yang super vokal ini, memberikan bocoran langkah dan strategi YLM–DRK dalam mendukung program swasembada pangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo–Gibran.
“Walaupun sudah dimekarkan menjadi empat daerah, Kabupaten Minahasa sebagai daerah induk masih luas dan tetap sebagai daerah agraris,” katanya.
Lahan sawah, kebun dan ladang di Minahasa, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tercatat 53.473 hektare.
Jumlah tersebut terdiri dari 7.570 hektare sawah, 29.064 hektare kebun, dan 16.299 hektare ladang.
“Sayangnya, masih banyak yang terabaikan. Tidak dikelola atau atau belum diberdayakan,” ketus pria yang sejak muda dikenal konsisten sebagai aktivis itu.
Kenapa terabaikan, lanjutnya, minimal ada tiga faktor yang jadi penyebab. “Pertama, keseriusan pemerintah,” ungkapnya.
Keseriusan pemerintah dalam melakukan proteksi agar semua, sawah maupun lahan kebun dan ladang itu diberdayakan secara optimal.
“Torang ndak bisa pungkiri, so banyak lahan sawah dan lahan pertanian di Minahasa ini yang sudah berpindah tangan, tapi tidak diolah,” ujarnya.
Dalam satu dekade terakhir, terjadi peralihan pemilikan lahan pertanian di daerah Toar Lumimuut ini. Dari petani dan atau masyarakat kelas menengah ke bawah kepada kaum borjuis dan atau orang kaya.
Lahan-lahan yang sebelumnya produktif itu, kebanyakan tidak diolah atau digarap. Jadi lahan tidur. “Ya, bisa diduga mereka membeli tanah untuk investasi,” ucapnya.
Seiring dengan itu, banyak petani terpaksa ganti profesi. Jadi buruh bangunan, buruh tambang, ojek pangkalan dan kerja informal lainnya. Tak lain untuk menyambung hidup.
Masalah ini, kata Erick, harus ada campur tangan pemerintah daerah (pemda).
Pemda mesti melakukan proteksi supaya lahan-lahan yang terbiar tidur tidak diolah itu, diserahkan kepada petani untuk digarap tanpa syarat, minimal dalam beberapa musim tanam.
“Di sini, pemerintah daerah harus berperan. Buat regulasi agar lahan-lahan tidur itu bisa diolah oleh petani tanpa syarat. Seperti, syarat bagi hasil produksi, yang masih banyak terjadi sampai saat ini,” ujarnya.
Kedua, lanjut Erick, juga keseriusan pemerintah melalui pemda untuk memperjuangkan dana pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran tata usaha tani.
“Ya, seperti ketersediaan air. Sebagai contoh, sawah di Tondano. Kenapa musim panas tidak ada air, padahal berhimpitan dengan Danau Tondano,” kilahnya.
Langkah yang perlu dilakukan, katanya, dibuatkan tanggul dengan pintu air apabila air danau meluap.
“Selain itu, disiapkan mesin pemompa air untuk menyuplai air ke persawahan jika air danau surut,” tuturnya.
Agar efektif, pengelolaannya diserahkan kepada petani dengan membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A setempat,” sambung mantan Ketua KNPI Minahasa ini.
Terobosan yang sama, juga dilakukan untuk pemberdayaan ladang dan perkebunan.
“Dulu ada proyek sumur bor dari Kementerian PU untuk sawah dan ladang atau pun kebun. Di Desa Tondegesan, misalnya. Setahu saya pernah ada belasan titik sumur bor. Kenapa tidak diberdayakan dan diupayakan lagi,” ketus Erick.
Meski demikian, YLM–DRK sadar bahwa luas sawah yang tersebar di Kabupaten Minahasa, produksinya tidak bakal mencukupi kebutuhan harian penduduk di seluruh 25 kecamatan.
Apalagi, Minahasa adalah daerah hinterland Kota Manado sebagai kota jasa dan perdagangan.
“Tapi apabila sebagian luas perkebunan kita tanami padi ladang, menurut Erick, bisa mendukung produksi dalam upaya mencapai swasembada pangan, seperti ditargetkan pemerintahan Prabowo–Gibran, selang 2024–2029.
“Saya masih ingat, pada dekade akhir tahun 1980-an, pemkab Minahasa pernah melakukan gerakkan massal penanaman padi gogo atau padi ladang dan berhasil,” kisahnya.
Selain itu, menurut Erick, ada masalah krusial lainnya yang harus ditangani pemerintah daerah di Minahasa ke depan agar produksi petani meningkat.
“Yang ke tiga itu adalah pengorganisasian kelompok tani,” ucapnya.
Selama turun sosialisasi dan menyerap aspirasi masyarakat, YLM–DRK tak henti menerima keluh kesah petani.
“Banyak yang mengeluh tidak kebagian pupuk bersubsidi karena ndak maso anggota kelompok tani,” ungkapnya.
Mengapa? Kata Erick, ada beberapa penyebab. Petani itu tidak tahu atau sengaja tidak diajak bergabung.
“Kebanyakan dari mereka menduga karena tidak satu warna pilihan politik,” ungkapnya.
YLM–DRK, lanjut dia, sudah punya konsep pula agar semua petani mendapat pupuk bersubsidi.
“Tanpa memandang latar belakang politik, semua petani akan diakomodir masuk kelompok tani agar bisa memasukkan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui e-RDKK kelompok tani,” jelas Erick.
Sebelumnya, seperti diberitakan, YLM, yang dikenal Wewene Keter, telah membeber konsep dalam mengantisipasi over produksi rica alias cabai dan tanaman tomat agar lebih banyak terserap pasar.
Salahsatunya, melalui industri pembuatan sambal dan rica kering, dan sous tomat. Langkah ini sekaligus akan membuka lapangan kerja baru melalui UMKM.
[**/tiks]