Airmadidi,Fajarmanado.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Utara menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka perayaan HUT ke 79 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI serta penyampaian keterangan pemerintah atas APBN 2025 dan nota keuangan pada rapat paripurna pembukaan masa sidang I tahun sidang 2024-2025, Jumat 16 Agustus 2024.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRDMinut Denny Kamlon Lolong didampingi Wakil Ketua Paulus Sundalangi dan Olivia Mantiri itu dihadiri Bupati Joune Ganda, Wakil Bupati Kevin William Lotulung, unsur Forkopimda, KPU Minut, Bawaslu Minut, Sekda Novly Wowiling, Sekwan Jossy Kawengian dan para kepala OPD serta direksi perusahaan daerah.
Dalam pidato pada memperingatan HUT ke 79 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara menyadari bahwa sepuluh tahun kepemimpinannya mungkin belum cukup untuk menyelesaikan semua permasalahan bangsa.
“Sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil,” tutur Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi kemudian menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk kepada mereka yang mungkin merasa kecewa atau harapannya belum terpenuhi.
“Saya dan Prof. K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia,” ungkap Presiden.
Namun demikian Presiden Jokowi optimis cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai dengan persatuan dan kerja sama seluruh elemen bangsa.
Presiden Jokowi juga mengumumkan akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, pada 20 Oktober 2024. Ia menitipkan harapan dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia kepada Prabowo Subianto untuk diwujudkan dalam periode pemerintahan mendatang.
Pada pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang APBN tahun anggaran 2025 dan nota keuangannya, Presiden Jokowi bersyukur bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan yang sangat berat 10 tahun terakhir. Mulai dari Pandemi Covid-19, gejolak politik global, perang dagang dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%.
“Selain itu, kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang indonesia sentris. Mulai dari jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, pembangunan IKN Nusantara dan masih banyak lainnya,” paparnya.
Lanjutnya, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Selama satu dekade terakhir, Indonesia berhasil membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.
“Kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023, sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024,” papar Presiden.
Presiden Jokowi berharap ke depan, peran APBN harus kita manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap.
“Yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi & Membuka lebih banyak lapangan kerja. Sehingga penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut: Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5%; pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%,” ungkapnya.
Menurutnya APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas dan keberlanjutan” untuk meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
