Fajarmanado.com, Maluku — Dua jenderal TNI dan dua sipil siap tarung merebut kursi Gubernur Maluku periode 2024–2029 melalui PDI Perjuangan.
Pasalnya, hanya empat dari lima nama yang mengambil formulir, mengisi dan mengajukan pendaftaran Bakal Calon (Bacalon) Gubernur dan Wakil Gubernur di DPD PDIP Maluku.
Ke-4 putra Maluku yang menyatakan siap meramaikan kontestasi Pilkada Serentak 2024 Provinsi Maluku yang dinyatakan resmi mendaftar di partai besutan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri itu, terdiri dari dua jenderal TNI dan dua sipil.
Satu-satunya Bacalon Gubernur bakal pengganti Murad Ismail yang tidak menggembalikan formulir atau tidak mendaftar sampai ditutup pada Senin, 6 Mei 2024, kemarin, adalah Anggota DPR RI, Hendrik Lewerissa.
Sedangkan dua jenderal TNI yang resmi mendaftar pada partai pemenang Pemilihan Legislatif 14 Februari lalu tersebut, yakni Mayjen TNI (Purn) Jeffry Apolly Rahawarin (JAR) dan Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina.
Dua bacalon dari sipil adalah mantan Wakil Gubernur Barnabas Orno dan Deputi 1 Kantor Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta (FCT).
Sementara itu, bacalon Wakil Gubernur terdapat dua nama yang secara resmi mendaftar. Mereka adalah, mantan Bupati SBT, Abdullah Vanath dan eks Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal.
Ketua DPD PDIP Maluku, Benhur George Watubun menjelaskan, pasca pendaftaran pihaknya melalui tim Penjaringan akan melakukan sosialisasi supervisi ke 11 kabupaten/kota sekaligus mengsosialisasikan para bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Kemudian, aka dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) dan penyampaian visi misi Balon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Menurut dia, penyampaian visi dan misi yang dilaksanakan untuk para bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, dimaksudkan agar seluruh masyarakat mengetahui pasti isi otak calon Kepala Daerah yang bakal diusung PDI Perjuangan.
“Kenapa penguatan visi misi kita lakukan, supaya rakyat tahu kepala daerah punya isi kepala apa,” jelas Benhur kepada wartawan di Ambon, Senin (06/05/2024).
Dikatakan, PDIP tidak lagi mau kecolongan dalam menentukan Kepala Daerah, sehingga pada akhirnya tidak gagal dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Penyampaian visi misi pasangan calon perlu dilakukan supaya kepala daerah itu punya otak, otaknya harus di isi. Kita pilih kepala daerah yang kucing dalam Karong, otaknya tidak ada, nanti kemudian gagal semua. Karena kepala daerah punya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan UUD,” kilah Benhur.
Pada prinsip, lanjut Benhur, penyampaian visi dan misi dapat dilihat apakah bisa satu kesepahaman dengan PDI Perjuangan dalam memajukan daerah dan mensejahterakan seluruh rakyat Maluku atau sebaliknya.
“Jadi semua calon yang mendaftarkan diri di PDI Perjuangan harus melakukan itu, supaya rakyat tahu isi kepalanya ada, dia tahu konsep pemerintahan, dari pada isi kepalanya tidak ada itu yang kita setengah mati,” tandasnya.
[keket]
