Jakarta, Fajarmanado.com — Senator Ir. Stefanus BAN Liow, MAP (SBANL) tak henti memperjuangkan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda) di Sulawesi Utara kepada pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga negara.
Setelah izin pertambangan emas dan listrik masuk 17 desa di kepulauan Sangihe kepada Kementerian ESDM RI pada Rapat Kerja (Raker) Komite II DPD RI, Senin (30/1/2023), kini giliran aspirasi Pemda kabupaten/kota di Sulawesi Utara (Sulut) kepada Kementerian PUPR RI.
Melalui Raker Komite II DPD RI dengan Kementerian PUPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023), Senator SBANLÂ menyampaikan berbagai pandangan, pendapat dan usulan terkait pembangunan infrastruktur di Sulut.
Sebagaimana permintaan Wali Kota Manado Andrei Angouw, anggota DPD RI asal Sulut ini kembali mengingatkan kembali dan mendesak Menteri PUPR RI supaya memberi perhatian khusus untuk segera melakukan revitalisasi jaringan air bersih di Kota Manado.
“Persoalan ini sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan Komite II DPD RI dengan Kementerian PUPR. Masalah revitalisasi air bersih di Kota Manado ini saat ini semakin mendesak pascabencana alam yang baru saja terjadi di Kota Manado,” ujarnya.
Stefa Liow, panggilan keseharian Senator SBANL mengakui bahwa Kementerian PUPR agak kesulitan campur tangan melakukan revitalisasi jaringan air bersih di Kota Manado karena pengelolaannya sempat ditangani pihak swasta bekerjasama dengan pihak asing.
“Namun saat ini pengelolaan air bersih (Kota Manado) saat ini sudah dialihkan kepada Pemkot Manado melalui PDAM,” ungkap Senator SBANL yang juga Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI.
Selain air bersih di Kota Manado, lanjutnya, juga di Kota Bitung, Minut serta revitalisasi DAS Tondano serta kekurangan unit rumah relokasi pascabanjir Amurang dan pembangunan jalan By Pass Amurang yang menghubungkan Bitung, Manado, Amurang, Bolmong atau jalan Trans Sulawesi.
Dirjen Cipta Karya PUPR RI Ir. Diana Kusumastuti, MT merespon dan mengatakan bahwa sesungguhnya pihaknya telah menjajagi kemungkinan masukan yanh sudah pernah disampaikan senator SBANL tersebut.
Menurut Srikandi Kementerian PUPR ini bahwa PUPR mengalami kesulitan untuk masuk ke Manado terkait revitalisasi air bersih.
Kementerian PUPR selama beberapa tahun terakhir masih terkendala karena SPAM di Manado dikelola swasta yang bekerja sama dengan asing.
Tetapi karena kontraknya sudah selesai, lanjut dia, maka Kementerian PUPR baru berhasil masuk untuk melakukan komunikasi dan pengecekan terkait rencana revitalisasi air bersih di Ibu Kota Provinsi Sulut ini.
Meski demikian, menurutnya, sesungguhnya sudah difasilitasi untuk pengadaan SPAM di Bunaken, Minut, Bitung dan daerah lainnya.
Selain itu, Diana menyatakan akan menaruh perhatian atas usulan Revalitalisasi Danau Tondano dan kekurangan unit rumah relokasi bencana Teluk Amurang serta harapan dan dambaan Pemkab Minsel untuk pembangunan jalan By Pass Amurang.
Raker yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PUPR Ir. Muhamad Zainal Fatah didampingi Pejabat Eselon I dan II Kementerian PUPR tersebut dipimpin Wakil Ketua Komite II DPD RI Dr. Abudullah Puteh dan Dr. Bustami Zainuddin. [heru]
