oleh

Pilhut di 59 Desa Siap Digelar Tahun 2023, Fraksi Golkar Apreseasi Pemkab Minut

Airmadidi,Fajarmanado.com – Setelah sukses melaksanakan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) di 43 Desa, kini pemerintah kabupaten telah menganggarkan Rp. 1,5 Milyar di APBD induk 2023, untuk penyelenggaraan Pilhut serentak di 59 Desa. Hal ini menuai apreseasi dari fraksi Partai Golkar DPRD Minahasa Utara, yang disampaikan melalui pemandangan fraksinya yang dibacakan wakil ketua DPRD Minut Olivia Mantiri.

Dalam pemandangan fraksi atas Ranperda APBD 2023, Fraksi Partai Golkar menyatakan apreseasinya atas keputusan populis dari Bupati Joune J.E Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung yang telah mengalokasikan anggaran untuk pesta demokrasi pemilihan hukum tua tahun 2023 mendatang.

“Dengan dimasukkannya anggaran Pilhut di tahub 2023 mendatang, kami menilai bahwa Bupati dan Wakil Bupati sangat memahami betul dinamika dilapangan sehingga menganggap penting untuk segera menyelenggarakan Pilhut agar kepala pemerintahan desa dipimpin oleh hukum tua definitif yang merupakan hasil pilihan rakyat.”kata Olivia Mantiri usai penyampaian pemandangan fraski, Senin (28/11).

Senada dikatakan ketua fraksi Partai Golkar DPRD Minut Edwin Nelwan, menurutnya pelaksanaan pemilihan hukum tua sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan sebab jika dilaksanakan tahun 2023 mendatang, konsekwensinya penyelenggaraan Pilhut baru bisa dilaksanakan tahun 2025 setelah tahapan Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada.

“Hukum tua mempunyai peran yang penting dan strategis sebagai ujung tombak pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu sangat disayangkan jika jabatan tersebut hanya diisi penjabat, padahal sebagaimana kepala daerah, jabatan hukum tua memiliki periodisasi yang pelaksanaannya harus dilaksanakan setelah masa jabatan berakhir, bukan malah diisi jabatannya oleh Plt yang masa jabatannya sampai bertahun-tahun.”terang Nelwan.

Ia menambahkan, dengan dianggarkannya penyelenggaraan Pilhut 2023 mendatang, seluruh desa di Minut akan diisi oleh hukum tua definitif hasil pilihan rakyat sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan lebih lebih baik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa baik Dana Desa yang bersumber dari APBN maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dan BHPR yang bersumber dari APBD Minahasa Utara.(JP)