Fajarmanado.com- Anggota DPRD Sulut, Fabian Kaloh, Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan telah menyelesaikan pembahasan 17 bab dan 50 pasal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional bersama perangkat daerah terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut dan Kabupaten/kota, Kepala Biro Hukum Sulut bersama staff dan Kepala Bagian Hukum di 5 Kabupaten/kota (Manado, Minahasa, Tomohon, Minut dan Bitung) diruang serbaguna DPRD Sulut, Senin (25/7/2022).
Ketua Pansus Ranperda Pengelolaan TPA Sampah Regional Fabian Kaloh mengatakan di pembahasan yang baru saja digelar, berjalan cukup alot karena memang Ranperda ini substansinya mengatur tentang kerja sama antar daerah Provinsi Sulut dengan 5 kota kabupaten dalam mengelola sampah di TPA regional, Kita bicara teknis soal itu. Soal berapa banyak sampah yang dibuang di TPA regional per hari per kota kabupaten. Kemudian ada konsekuensi dan tanggung jawab dibahas di dalamnya, jadi alot pembahasannya. Dalam perjalanan sampah ini menuju TPA regional, itu tanggung jawab kota kabupaten. Setelah di TPA, jika ada dampak lingkungan itu tanggung jawab provinsi Sulut. Dalam hal ini, provinsi juga bisa memberikan kewenangan kepada lembaga atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),tugas BLUD adalah mengelola sampah dari kota kabupaten.
Jadi dampak lingkungannya, jika sudah di TPA tanggungjawabnya BLUD tapi proses perjalanan sampah yang di bawah ke TPA adalah tanggung jawab kota kabupaten, tutur tonaas Fabian yang adalah bagian dari personil Komisi I DPRD Sulut.
Dalam mengantisipasi dampak itu, sampahnya harus di pilah dari rumah atau sumbernya guna meringankan tugas pengelola karena kalau tidak, cepat full,ucap Kaloh.
Di TPA regional, semua sampah langsung dimusnahkan tidak ada yang di pilah-pilah lagi, tentang adanya retribusi sampah, Kaloh menuturkan nantinya ada kerjasama provinsi dengan kota kabupaten berupa Memorandum Of Understanding (MoU).
Tahapan lanjut pansus akan melaporkan ke pimpinan dewan untuk kemudian sebelum difasilitasi ke Kemendagri akan konsultasi dulu ke Fraksi-fraksi walaupun anggota Fraksi itu masuk pansus.
Sheila*
