oleh

Seminar Uji Sahih Perubahan UU Energi, Senator SBANL: Daerah Harus Diberikan Ruang dan Anggaran

Jakarta, Fajarmanado.com — Peran Pemerintah Daerah (Pemda) terbilang krusial dalam mengatur dan mengelola sektor energi di masing-masing daerahnya.

Namun, tumpang tindih regulasi yang terjadi saat ini membuat Pemda tidak mempunyai ruang gerak dan keterbatasan anggaran untuk mengelola sektor energi.

“Dampaknya pada kesejahteraan daerah dan tentunya masyarakat itu sendiri,” kata Anggota Komite II DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Utara Ir. Stefanus BAN Liow, MAP pada Seminar Ujih Sahih dalam rangka penyusunan RUU perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok Jawa Barat, Senin (30/5/2022).

“Daerah harus diberikan ruang gerak yang signifikan dan ditunjang anggaran yang memadai untuk mengelola sektor energi, karena daerah adalah terdepan untuk kesejahteraan rakyat,” tandas Senator SBANL, sapaan akrab Stefanus Liow yang dikenal getol terus menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah baik dari segi regulasi maupun non regulasi.

Baca Juga :  Kritisi Soal Penghapusan THL, Senator SBANL Beri Solusi

Dalam Seminar Uji Sahih yang digelar atas kerjasama Komite II DPD RI dengan Fakultas Teknik UI, Senator Stefanus Liow mengatakan, oleh karena itu adalah penting dan strategis adanya Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

“Perlu adanya penegasan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat secara aktif dalam pemanfaatan dan konversi energi,” ujarnya.

Muatan lain yang dikemukakan Senator SBANL di sela-sela seminar yang berlangsung dari Jam 09.00-13.00 WIB tersebut adalah peran penting pemda dalam peningkatan pemanfaatan energi terbarukan maupun memanfaatkan sumber energi setempat.

Namun, lanjut dia, implikasi keberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menarik kewenangan pemda dalam perencanaan pemanfaatan dan konservasi energi kembali ke pusat, seakan tersandera sehingga mutlak disesuaikan.

Baca Juga :  Diikuti Seluruh Elemen, Kapolri Listyo Sigit Sebut Funbike Wujud Sinergitas Amankan Agenda Bangsa

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong adanya perubahan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dengan sasaran utama diarahkan untuk optimalisasi pengaturan tata kelola pemanfaatan dan konversi energi nasional untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan keberlanjutan energi nasional di Indonesia dan mengantisipasi perubahan pola penggunaan energi ditingkat global.

Sejumlah pakar di bidang hukum, energi dan lainya baik dari kalangan akademisi, lembaga-lembaga di bidang energi, termasuk mahasiswa pascasarjana UI menjadi narasumber dan peserta seminar uji sahih yang dibuka oleh Dekan Fakultas Teknik UI Prof. Dr. Heri Hermansyah, ST, M.Eng, IPU tersebut.