oleh

CAROLL SENDUK,SH  BERSAMA DISDUKCAPIL LAUNCHING APLIKASI SLOATH DAN IMPLEMENTASI PROGRAM UNGGULAN PEMERINTAHAN CSWL

Tomohon, Fajarmanado.com –Salah satu program unggulan wali kota dan wakil wali kota Tomohon, Caroll Senduk dan Wenny Lumentut (CSWL) adalah pelayanan prima kepada masyarakat dari lahir sampai meninggal.

Pelayanan prima ini ditargetkan menjangkau pelayanan dasar, baik dalam pemberian hak-hak sipil penduduk maupun dokumen kepedudukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah yang dituangkan dalam sebuah konsensus nasional melalui undang-undang no. 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, termasuk regulasi pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk memaparkan hal tersebut saat menghadiri Launching Aplikasi Sloath dan Implementasi Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan, Jumat (7/5/2021) di lantai III MPP, Kota Tomohon.

“Program ini sengaja kami tuangkan dalam program unggulan guna merespons dan melegitimasi status dan eksistensi kependudukan dan hak-hak sipil penduduk melalui pemberian dokumen kependudukan yang disadari akan dimanfaatkan dalam semua sendi kehidupan,” katanya.

“Sebuah komitmen di dalam kepemimpinan kami kini dan kedepan, dalam soliditas semua stekholder bersama komponen masyarakat baik lembaga keagamaan, pemerintah, kaum wiraswasta dan lainnya,” sambung Caroll.

Untuk menjadikan Tomohon mampu bekompetisi dengan daerah-daerah dan kota lainnya, baik di dalam negeri dan bahkan di tingkat internasional, banyak program yang telah disusun dan sementara diaplikasikan.

“Di mana sasaran kami adalah tidak hanya menggali dan memperkenalkan potensi serta kemampuan daerah, namun lebih dititikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” jelasnya.

Baca Juga :  KPU Kota Tomohon Audiensi dengan Pemerintah Kota Tomohon

Hal ini, menurut Caroll harus dimulai dari jajaran pemerintah sebagai aparatur sipil negara yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah dan terimplementasi secara akseleratif dan tepat dalam tatanan yang bersih, adil dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Wali Kota memaparkan beberapa hal sebagai saran, antara lain:

Program akselerasi pelayanan yang terintegrasi kepada semua perangkat daerah sampai di tingkat kelurahan adalah sasaran utama untuk mampu merespons kebutuhan masyarakat.

Semisal, sebut Caroll, pencetakan dokumen kependudukan dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat yang diawali dengan pencetakan dokumen oleh petugas registrasi kelurahan yang sudah melalui proses pelatihan atau bimbingan teknis.

Termasuk, pelayanan intengratif yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan aparatur sipil negara.

Guna menjawab masukan-masukan dari kalangan masyarakat, terutama dalam pelayanan pencatatan perkawinan, di mana amanat undang-undang yang memungkinkan pelayanan kepada masyarakat menggunakan “stelsel aktif” atau jemput bola untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Karena itulah, lanjutnya, penting diterapkan kembali pola pencatatan perkawinan di tempat terjadinya perkawinan itu sendiri.

Sebagaimana dilaporkan oleh kepala dinas, Caroll mengatakan, terkait aplikasi e-office, maka hal ini pun dapat diimplementasikan di tingkat perangkat daerah lainnya termasuk sekretariat daerah dan sekretariat DPRD dalam rangka percepatan pengolahan administrasi pemerintahan dan kepegawaian.

Baca Juga :  Wawali Buka Sosialisasi Permendagri No.77 Tahun 2021

Dikatakan, pelayanan dokumen kependudukan yang baru, dibatasi pada penerbitan dokumen akta-akta (akta kelahiran, perkawinan, kematian, pengesahan anak dan kartu keluarga, maka perlu dilakukan penerbitan dokumen ktp-el dan kartu identitas anak (KIA) melalui anjungan dukcapil mandiri (adm).

“Mengingat belum tersedianya alat anjungan dukcapil mandiri tersebut, maka sekiranya dimungkinkan bapak dirjen dapat menfasiltasinya melalui direktorat dukcapil kementerian dalam negeri republik indonesia.
Kegiatan saat ini diharapkan memberi dampak terhadap penyelenggaran administrasi kependudukan yang dilaksanakan sampai di tingkat kelurahan, kecamatan termasuk perangkat daerah terkait dan lembaga-lembaga lainnya, maka dapat pula dilakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan melalui pemberian hak akses yang atas rekomendasi menteri dalam negeri melalui direktorat dukcapil, yang telah memberi kesempatan pemanfaatan data kependudukan,” ungkapnya.

Kegiatan ini pula dirangkaikan penyerahan 1000 KIA kepada beberapa perwakilan dan parah Lurah se Kota Tomohon, Penyerahan sertifikat Petugas Registrasi Adminduk, Penyerahan User ID Administrator Daerah Hak Akses Data Kependudukan. Hadir juga Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendragi Prof DR Zudan Arif Fakrulloh SH MH menyaksikan secara virtual, Kepala Bidang Dinas Capil Provinsi Sulut Jein Wowor SPd MM, Asisten Administrasi Umum Drs O D S Mandagi, jajaran pemerintah Kota Tomohon dan hadirin undangan.
(Michael Jerry)

News Feed