oleh

Soal Dana Eks PNPM Kawangkoan, UPK Sebut Tunggu Petunjuk Pimpinan

Kawangkoan, Fajarmanado.comPertanyaan seputar Pengelolaan dana eks PNPM untuk simpan pinjam perempuan (SPP) Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, mulai terjawab. 

Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK), Lucky Wullur, akhirnya, angkat suara setelah berkali-kali gagal dihubungi sejak tiga pekan lalu.

“Sekarang kwa so beda dengan lalu. Apalagi kondisi skarang. Torang korang (baca: kami tinggal) tunggu petunjuk pimpinan,” komentarnya kepada Fajarmanado.com, Kamis (22/4/2021).

Pimpinan yang dimaksud Lucky tak lain adalah Camat Kawangkoan. Tapi, ketika diluruskan jika sesuai regulasi posisi camat pada pengelolaan dana eks PNPM adalah pembina dan pengawas, Lucky tidak menampik.

“Nisye memang sudah meminta supaya kami segera buat laporan. Persoalannya, data-data itu ada di laptop. Tapi laptop saya itu rusak. Baru akan saya perbaiki di Manado,” paparnya.

Nisye yang dimaksud Lucky, tak lain Nisye Poluakan, Kepala Seksi PMD Kantor Camat Kawangkoan, yang juga dikenal PJOK PNPM Kawangkoan. Padahal, PJOK praktis dihapus pada tahun 2015.

Lucky juga tak menampik kalau sejak 2016, saat pemberlakuan regulasi baru penanganan dana eks PNPM sampai tahun 2021, belum pernah menggelar MAD (Musyawarah Antar Desa) sebagai forum resmi UPK mempertanggungjawabkan dana SPP eks PNPM sekaligus forum penetapan penyusunan RAO (Rencana Anggaran Operasional) untuk tahun anggaran berjalan.

Baca Juga :  Bank SulutGo Berpacu Bantu Ekonomi Warga di Tengah Pandemi

Soal pemanfaatan dana surplus bunga tahunan, Lucky mengungkapkan tetap dialokasikan mengacu pada RAO.

“RAO yang kami gunakan adalah RAO terakhir beberapa tahun yang kami kembangkan sesuai dengan kondisi setiap tahun,” ujarnya.

Apa benar ada yang digunakan untuk penanganan Covid 19 sebagaimana kabar yang kini beredar, Lucky mengaku tidak tahu persis. “Akan saya cek kepada bendahara,” kilahnya.

Yang pasti, Lucky membenarkan apabila belum ada regulasi terbaru sebagai acuan pengelolaan dana SPP eks PNPM. “Belum ada,” ucapnya.

Disinggung soal saldo sampai akhir tahun 2020, Lucky mengaku belum bisa memberikan angka yang pas.

“Saya mau lihat data dulu. Seperti saya bilang, data-data lengkapnya ada di laptop. Secepatnya akan diperbaiki dan kami akan menyusun laporan,” kilahnya lagi.

Seperti diberitakan, masyarakat mempertanyakan perkembangan saldo Rp.1,8 miliar lebih dana SPP eks PNPM yang dibukukan sampai akhir tahun 2015. Pasalnya, UPK tak kunjung melaporkannya melalui forum MAD sampai saat ini.

Sesuai regulasi, MAD yang mengagendakan laporan pertanggungjawaban dan penyusunan RAO tak pernah lagi dilakukan UPK sejak 2016 lalu.

“Tidak pernah lagi ada MAD sejak tahun 2016 sampai tahun 2020,” kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Uner Satu, Decky Walangitan.

Dikonfirmasi Fajarmanado.com, Decky mengaku tidak tahu lagi informasi resmi soal perkembangan pengelolaan dana SPP Kawangkoan. Apakah sudah berkembang atau malah seret.

Baca Juga :  AKBP Henzly Moningkey Berpulang, Polres Minahasa Berduka

Menurut dia, LPM sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebenarnya berhak mendapat laporan perkembangan dana SPP setiap tahun.

“Tapi, entah mengapa, kami tidak lagi diundang mengikuti MAD dalam lima tahun terakhir,” katanya.

Mengacu pada Edaran Mendes PDTT) Nomor 5.074/M-DPDTT/02/2017 tertanggal 6 Februari 2017 yang ditujukan kepada para gubernur dan bupati/wali kota, kata Decky, jelas ditegaskan bahwa pengelolaan dana bergulir eks PNPM ditangani UPK di bawah koordinasi BKAD.

“Jadi aneh. Kenapa kami selaku anggota BKAD tidak lagi mendapatkan laporan pengelolaan dana bergulir itu. Ya, termasuk pemanfaatan dana surplus bunga selama ini,” tanya dia.

Mantan Ketua BKAD Kawangkoan, Drs. Eddy F. Ruata senada mengaku tak tahu lagi perkembangan pengelolaan dana SPP tersebut.

“Tidak ada lagi laporan sejak tahun 2016. Rapat forum BKAD juga begitu, tidak pernah lagi dilakukan,” kilahnya ditemui terpisah, Kamis (1/4/2021).

Sejauhmana peran BKAD pasca transisi pengelolaan dana eks PNPM Pedesaan tahun 2014-2016, Ruata tidak menjawab, hanya tersenyum.

“Tanya saja kepada Ketua UPK dan Ketua BKAD kenapa sampai belum pernah mempertanggungjawabkan laporan keuangan dana bergulir eks PNPM itu,” kelit Ketua LPM Kelurahan Sendangan Tengah ini.

Penulis: Herly Umbas

News Feed