oleh

Jual BBM Lampaui Jam PPKM, Dekot Ambon Bereaksi

Ambon, Fajarmanado.com – DPRD Kota Ambon, Maluku gerah dengan laporan masyarakat soal pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid 19.

Menindak lanjuti soal pelanggaran SPBU Lateri, Komisi II Dewan Kota Ambon menjadwalkan melakuka on the spot ke SPBU Lateri.

Sikap dewan kota (Dekot) Ambon mengkristal setelah mengetahui pekan lalu, Tim Satgas Covid 19 Kota Ambon menangkap tangan SPBU Lateri yang melakukan aktivitas jual beli BBM pada malam hari.

“Besok Komisi akan on the spot ke SPBU Lateri. Mestinya dipanggil tuh kemarin-kemarin tapi nggak sempat dipanggil karena terkendala reses,” ujar Jafri Taihuttu kepada wartawan di kantor DPRD Kota Ambon, Senin (8/3/2021).

Setelah turun di SPBU nanti,  lanjut dia,  pasti akan ditindaklanjuti dengan rapat antara manajer SPBU itu sendiri dengan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kadis Disperindag, Hiswana Migas, dan Pertamina.

Baca Juga :  Gerai Vaksinasi Presisi Polda Maluku Terus Diserbu Warga

“Kami ingin pastikan cash atau kasus yang terjadi di masing-masing SPBU itu secara langsung di lapangan sebelum kami merapat dengan para pihak tadi,” ujar Jafri.

Ia mengatakan, hal ini merupakan debut pertama komisi II setelah hampir 1 minggu Komisi II laksanakan reses.

Terkait dengan langkah untuk menutup SPBU Lateri, Jafry mengatakan hal itu akan dibicarakan setelah pihaknya meninjau langsung ke SPBU Lateri dan mengadakan rapat antara komisi dengan seluruh stakeholder.

“Yang pasti kami pengen BBM bersubsidi mesti dinikmati langsung oleh masyarakat. Jangan masyarakat susah, lantas banyak orang mengantri untuk membeli BBM bersubsidi. Yang kami dapati ada beberapa hal, pertama mereka menjual di luar ketentuan yang sudah diputuskan oleh gugus tugas lewat Peraturan Walikota terkait jam operasional. Kedua, mereka menjual SPBU tidak sesuai dengan mekanisme, medianya adalah jeriken dalam jumlah yang banyak. Yang berikutnya ada para nelayan yang membeli. padahal untuk nelayan sudah dikhususkan di SPBU Passo dan di Eri,” jelasnya.

Baca Juga :  Kapolda Refdi Bekali 210 Personil Brimob Maluku yang Ikut Amankan PON Papua

Ditanya tentang kasus ini terkesabln tidak ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian, Jafri mengatakan pihaknya akan mengundang Kepolisian sebab hal ini bisa diklasifikasi dalam illegal oil.

Jika sudah termasuk illegal oil, lanjut dia, maka ia menegaskan bukan hanya berurusan dengan DPRD tapi juga dengan negara.

“Besok kita akan turun di lapangan dan didampingi oleh Disperindag karena Disperindag yang memonitor dan mengawasi langsung di lapangan, setelah itu baru kita undang seluruh stakeholder terkait,” jelas Taihuttu.

Penulis: Katie Mailoa

 

News Feed