oleh

Pergeseran Anggaran, Solusi JGKWL Wujudkan Janji Politik Diawal Pemerintahan

Airmadidi,Fajarmanado.com – Postur anggaran yang tertata dalam APBD 2021 yang masih mengacu pada pemerintahan lama, bakal menjadi kendala bagi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda – Kevin William Lotulung untuk mewujudkan janji politiknya kepada masyarakat. Untuk mengantasi hal tersebut, pemerintahan yang baru ini harus segera malakukan pergeseran anggaran dan merubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sesuai dengan visi dan misi JGKWL.

Menanggapi hal ini, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda mengatakan sudah memiliki stragtegi dalam menyelesaikan persoalan anggaran tersebut. Diminggu awal kepemimpinannya akan membahas rencana pergeseran anggaran ini bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disamping mempercepat rancangan RPJMD agar bisa segera dibahas di DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Kita akan segera bahas persoalan ini bersama TAPD agar bisa segera dilakukan pergeseran anggaran sehingga program prioritas yang telah kami rancang bisa segera direalisasikan diawal pemerintahan kami.”terang Joune Ganda, saat menggelar konferensi pers usai paripurna Sertijab Bupati dan wakil bupati di Sutan raja, Jumat (26/2).

Kepala badan keuangan yang juga sebagai sekretaris TAPD Petrus Defni Macarau saat dikonfirmasi terkait pergeseran anggaran dalam rangka mewujudkan program 100 hari kerja pemerintahan JGKWL mengatakan,  Pergeseran anggaran tersebut bisa dilakukan sesuai dengan PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

“Pergeseran anggaran ini sangat bisa dilakukan dan ada payung hukumnya. Pergeseran bisa dilakukan diinternal SKPD ataupun lintas SKPD menyesuaikan dengan program prioritas pak bupati dan wakil bupati yang akan mengacu pada RPJMD.”kata Petrus Macarau.

Petrus Macarau menjelaskan, pergeseran anggaran lintas SKPD harus melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD setelah final dibahas di tingkatan TAPD. Sementara pembahasan soal pergeseran anggaran bisa dilakukan bersamaan dengan RPJMD agar disaat Perda RPJMD diterapkan, pemerintah bisa langsung eksen dengan sejumlah program prioritas yang telah disusun dalam program 100 hari kerja.

“Pada prinsipnya, kami siap mengawal pemerintahan JGKWL dalam mewujudkna semua program yang tertuang dalam visi dan misi pak bupati dan wakil bupati.”pungkasnya.(Joel)

News Feed