oleh

NIK Tak Sesuai Nama, Begini Nasib Ribuan Calon Penerima BPUM di Sulut

Manado, Fajarmanado.com – Kementerian Koperasi telah merilis kembali penerima Bansos Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Namun, ribuan NIK yang terupdate tak sesuai dengan nama.

Pantauan Fajarmanado.com, nama-nama penerima yang diupload melalui e-Form BRI sampai akhir pekan kemarin, sebagian besar tak sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP (Kartu Tanda Penduduk).

NIK yang muncul memang sesuai dengan alamat tempat tinggal, tapi nama yang tertera adalah nama orang lain.

Selain alamat sesuai dengan NIK, kode bank lokasi pemcairan BLT UMKM itu pun adalah terdekat dengan alamat pemilik NIK yang muncul dalam e-Form BRI.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ir. Ronald Sorongan, MSi tak menafikkan kenyataan ini.

“Kami sendiri bingung, kenapa hal ini sampai terjadi,” komentar Ronald, sapaan akrab mantan Sekda Minahasa ini kepada Fajarmanado.com saat dihubungi di Manado, Selasa (1/12/2020).

“Anehnya, banyak nama yang muncul, nama orang Jawa. Padahal NIK dan alamat orang Sulut,” ketusnya melalui staf Kantor Dinas Koperasi dan UKM Sulut, Maya Laloan.

Manajemen BRI sendiri juga mengaku kaget ketika surat keputusan (SK) Menkop terjadi ketidaksesuaian NIK dengan nama.

“Kami sudah mengambil langkah, Pak. Sudah diberikan instruksi ke semua unit kerja,” komentar Mandik, pegawai BRI pusat ketika dihubungi melalui seluler nomor 0812*****090 petang tadi.

Pria yang terkesan responsif dan ramah itu mengungkapkan bahwa manajemen BRI kini tengah berkoordinasi dengan pihak Kemenkop.

“BRI hanya pelaksana. Apakah akan dikeluarkan SK baru NIK dan nama sesuai atau bagaimana, kita tunggu saja,” ujarnya.

Meski demikian, Mandik mengakui bahwa bisa saja terjadi kesalahan, ada NIK yang telah masuk SK tapi saat dikeluarkan SK baru sebagai perbaikan, bisa saja hilang.

“Ya, bisa saja itu (terjadi) pak. Tapi kita tunggu saja, pasti Kemenkop akan mengambil sikap terbaik agar tidak ada masalah baru muncul,” ucapnya.

Ia juga mengakui bahwa apabila terjadi adanya NIK yang tak muncul lagi pada SK perbaikan bakal memunculkan protes.

“Kami (BRI) akan menyampaikan hal itu sebagai pertimbangan,” ujar pria yang juga mengharapkan agar hal tersebut tidak akan terjadi sehingga akan memicu persoalan baru.

Penulis: Herly Umbas

 

News Feed